SuaraJogja.id - Para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Malioboro mengaku kecewa dengan sosialisasi dan ultimatum Pemkot Yogyakarta yang meminta pedagang segera pindah hingga Januari 2022. Pedagang menilai pemerintah terlalu buru-buru dan batas waktu yang diberikan terlalu cepat.
Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo mengatakan bahwa pedagang mulai resah dengan rencana relokasi tersebut. Tidak sedikit yang shock karena waktu yang diberikan hanya dua bulan.
"Itu terlalu buru-buru merelokasi pedagang hingga Januari 2022 nanti. Banyak PKL yang terkejut dan shock berat. Apalagi yang kemarin saat Covid-19 hutang di bank untuk bertahan hidup," terang Sujarwo kepada Suarajogja.id, Sabtu (27/11/2021).
Bagi Sujarwo kondisi ini seakan menjadi mimpi buruk pedagang. Pasalnya kebijakan itu diambil di tengah-tengah PKL sedang menderita karena dampak Covid-19.
Baca Juga:Program CSR Hyatt Regency Yogyakarta Dukung Pendampingan Bagi Anak Korban Eksploitasi
"Jelas ini sangat merugikan kami. Selama 6 bulan lalu tidak berdagang, kemudian baru sedikit beraktivitas datang kebijakan PPKM di 2021. Selanjutnya 4 bulan lebih mati suri," kata dia.
Pada November ini pedagang sudah mulai bangkit dengan hadirnya wisatawan ke Jogja. Namun langsung dihadapkan dengan relokasi.
"Sangat miris, kondisi seperti ini kebijakan yang datang malah bikin kami makin terpuruk," keluhnya.
Hal yang sama dirasakan oleh Ketua Pedagang Malioboro Tridharma, Rudiarto. Undangan sosialisasi dikabarkan mendadak, menurutnya undangan tersebut merupakan hasil akhir dari konflik dengan salah satu penghuni toko di Malioboro. Kebijakan relokasi saat ini tidak tepat.
"Memang sebelumnya kami ada masalah dengan Gelato karena pemilik toko memasang kursi di tempat PKL berjualan. Mungkin karena tidak ada titik terang sehingga persoalan itu diangkat Pemkot lewat Disbud. Tetapi malah harus direlokasi. Kami belum bisa mengiyakan karena harus konsolidasi dulu," ujar dia.
Baca Juga:Siap Sambut Nataru, Sheraton Mustika Yogyakarta Gelar Christmas Tree Lighting Ceremony
Ia mengatakan beberapa pedagang akan dipindahkan salah satunya di area bekas gedung Dinas Pariwisata yang berada di utara Kantor DPRD DIY.
"Pemindahannya, sesuai informasi yang disampaikan dibuatkan selter sementara, itu akan dimulai per Januari 2022," terang dia.
Dalam pemindahannya akan dilakukan sistem lotre, dimana pedagang menempati sesuai luas lapak sebelumnya. Kendati demikian hal itu masih sebatas usulan dari perwakilan pedagang yang hadir.
"Beberapa hasil sosialisasi ada yang masih menjadi skenario. Pengurus tidak bisa menyampaikan secara sepihak, jadi itu belum final dan perlu kami bicarakan ke akar rumput," terang Rudiarto.
