Namun dengan terbitnya Prepres, maka alokasi anggaran bantuan tunai otomatis bertambah. Hal itu berpotensi menyulitkan pemerintah kalurahan dalam melaksanakan kegiatannya.
Melihat kondisi tadi, Irawan menyebut, jumlah ideal anggaran DD untuk diberikan dalam bentuk bantuan tunai penanggulangan Covid-19 yakni maksimal 20%.
Persentase itupun melihat desa-desa dengan tingkat kemiskinannya yang beragam. Dan sekali lagi, 20% dinyatakan mendekati ideal mengingat sudah ada warga yang mendapat bantuan BSU, BST Covid-19, dari institusi tertentu yang mengkover mereka.
Dengan adanya Perpres 104/2021, maka muncul potensi distribusi bantuan tunai BLTDD tak tepat sasaran. Demi mengejar ketercapaian persentase 40% anggaran tadi.
Baca Juga:Pelayanan Ditingkatkan, 25 Puskesmas di Sleman Akan Akreditasi Ulang
"Apakah itu tidak akan memunculkan kesenjangan ataupun kecemburuan sosial di tingkat masyarakat? Itu yang jadi kekhawatiran kami. Mesti tidak akan tepat sasaran," ungkapnya.
Untuk diketahui, saat ini pemerintah pusat telah menerbitkan Perpres 104/2021 tentang Penggunaan Dana Desa
Dalam pasal 5 (ayat 4) Perpres itu dinyatakan, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan penggunaan untuk:
a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
c. dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
d. Program sektor prioritas lainnya.
Kontributor : Uli Febriarni
Baca Juga:Putaran Pertama BRI Liga 1 Rampung, Pemain PSS Sleman Diliburkan
