SuaraJogja.id - Ketua Cokro Pamungkas Sleman 2021-2026 Sukiman Hadiwijoyo sampaikan sejumlah tuntutan kepada Kustini Sri Purnomo, langsung di hadapan Bupati Sleman tersebut.
Usai dilantik, Sukiman menerangkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten Sleman terkait ketugasan para dukuh dan nasib wilayah padukuhan.
Misalnya saja terkait UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY. Nomenklatur dukuh tetap ada.
Menurut Sukiman, keberadaan nomenklatur dukuh sudah sesuai dengan kewilayahan di DIY, yakni padukuhan terdiri dari kumpulan dusun-dusun.
Baca Juga:Diduga dari Korsleting Listrik, Resto di Tambakboyo Sleman Dilalap si Jago Merah
"Saat itu, kami ikut proses perjuangan keistimewaan sampai penataan kelembagaannya di tingkat pemerintah daerah DIY," ujarnya, Rabu (5/1/2022).
Namun sayangnya, ada satu persoalan yang menurut Sukiman perlu diketahui.
Sejak November 2021 hingga Januari 2022, pemerintah pusat sedang berencana merevisi UU No.6/2014 salah satunya pasal 48, dengan menghilangkan unsur kewilayahan.
Ia tak menampik bila saat ini, unsur perangkat desa seperti sekretaris dan perangkat teknis sebagaimana ada dalam UU itu masih ada.
"Justru DPD RI melalui Komite I menghilangkan kewilayahan, maka ini di wilayah se-Indonesia sudah merasa gerah, maunya geruduk Jakarta. Tetapi karena pandemi ini saat ini kami komunikasi by telepon by wa," ungkap dia.
Baca Juga:Perempuan di Sleman Tewas Usai Nekat Bakar Diri
Untuk menyikapi situasi itu, pada Sabtu (8/1/2022) persatuan dukuh se-Indonesia akan turut membahas hal ini dalam Musyawarah Nasional, di Pasuruan. Langkah itu ingin diambil, sebagai ancang-ancang agar nantinya tak menyesal usai UU baru disahkan.
Di kesempatan itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo meminta para dukuh bisa menjaga komunikasi.
Selain itu padukuhan punya kesamaan keinginan, kesamaan tujuan untuk bisa membangun melayani masyarakat di Kabupaten Sleman.
"Semoga jadi semangat baru bersama-sama menjadi satu tujuan, yakni pelayanan masyarakat. Seoga forum ini juga bisa meningkatkan wawasan, kemampuan semua dukuh," harap Kustini.
Ia juga berharap program pembangunan di padukuhan sinergi dengan program Kalurahan, Kapanewon, Kabupaten.
"Tak ada bedanya antara padukuhan di Kapanewon Depok, Minggir, Cangkringan. Semua akan diberikan akses sama untuk peningkatan masyarakat supaya UMKM, pendidikan, kesehatan maju," ucapnya.
Danais Belum Merata
Masih menyoal Keistimewaan, Sukiman menyebut bahwa, Kabupaten Sleman telah ikut ambil bagian dalam mendorong UU Keistimewaan DIY disahkan, hingga UU Keistimewaan akan berjalan menuju tahun ke-9.
"Namun yang menjadi gunjingan adalah mengenai dana keistimewaan (danais). Danais yang selama ini Rp1,150 T, sekarang akan naik Rp1,3 T dan saya harapkan semua merata merasakan," terangnya.
Di Kabupaten Sleman ada 86 kalurahan, namun selama ini yang kecipratan mendapatkan danais baru diwakili 10 kalurahan. Beberapa di antaranya yaitu Wedomartani, Pendowoharjo, sejumlah kalurahan di Turi, Margodadi.
"Kapan kalurahan lain menikmati? Untuk ini Bupati dan Pemerintah Kabupaten Sleman mohon 86 kalurahan ini bisa mendapatkan danaisnya, entah bagaimana caranya. Toh itu untuk kemakmuran bersama," ujarnya.
"Wujudkan danais jangan BKK (bantuan keuangan khusus). Kalau BKK itu nuwun sewu semua pamong lurah bisanya melihat dan mendengarkan, gak bisa merasakan," kata dia.
Sukiman meminta, danais bisa didistribusikan dalam bentuk anggaran kalurahan. Sehingga nantinya bisa bersinergi antara UU No.6/2014 tentang Desa dan UU Keistimewaan DIY.
Menanggapi soal ini, Kustini tak menampik baru ada enam kalurahan yang tersentuh danais. Ia menyatakan, menuju kalurahan semua terbagi danais, masih terus dalam proses.
"Nanti akan kami beri semua wilayah terkait dana keistimewaan. Saya minta guyub, rukun, bangun sesarengan Kabupaten Sleman," tandasnya.
Kontributor : Uli Febriarni
