Salah satu massa aksi yang juga Ketua Umum HMI Jogja, Anas Kurniawan mengatakan ada 7 tuntutan yang disampaikan dalam pernyataan sikap untuk pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).
"Pertama menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal itu sudah mengkhianati Reformasi dan amanat UU, kita tahu sebelum reformasi, 32 tahun orde baru berkuasa Indonesia menjadi tirani," kata Anas di sela unsur rasa di Nol Kilometer Jogja, Senin.
Kedua adalah menolak kenaikan harga BBM yaitu Pertamax. Ketiga menolak naiknya harga bahan pokok, hingga keempat menolak naiknya PPN hingga 11 persen
"Itu tidak perlu dilakukan. Misal mahasiswa membeli paket data untuk kuliah, itu kena PPN-nya. Jadi pembeli terakhir yang terbebani, beda dengan tengkulak," keluhnya.
Mahasiswa UIN itu melanjutkan tuntutan kelima menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang terkesan buru-buru tanpa pertimbangan.
"Hal itu perlu dipertimbangkan kembali, hal itu tentu menjadi persoalan dan dapat menyengsarakan masyarakat," katanya.
Tuntutan keenam agar pemerintah, terutama Pemda DIY, mengambil langkah tegas atas dugaan kejahatan jalanan di Jogja saat ini. Pasalnya hal itu berdampak pada masyarakat terutama yang beraktivitas malam hari.
Ketujuh, kata Anas, Cipayung Plus Yogyakarta menuntut agar pemerintahan menghentikan komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan.
"Kalau pemerintah tidak peka terhadap tuntutan ini, sangat keterlaluan. Rakyat menjadi korban jika hal seperti ini diabaikan," katanya.
