SuaraJogja.id - Isu reshuffle kembali muncul di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Isu itu bahkan semakin kencang usai sejumlah tokoh dan elite politik silih berganti datang ke Istana Kepresidenan.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati menilai, belum ada kebutuhan mendesak untuk melakukan reshuffle kebinet dalam pemerintahan saat ini. Hal itu bisa dilihat dua sisi yakni ekonomi dan politik.
"Dari sisi ekonomi saya kira kinerja pemerintahan kabinet Jokowi yang sekarang sebenarnya cukup bagus merespon permasalahan dan tantangan ekonomi global," kata Mada saat dihubungi awak medai, Rabu (15/6/2022).
Terlebih di era disrupsi sekarang ini, kata Mada, tim kabinet Jokowi bisa tetap menjaga kestabilan ekonomi tersebut. Kemudian dari sisi politik sendiri juga stabilitas terjaga dengan baik di tingkat nasional maupun lokal.
Baca Juga:Pendidikan dan Karier Zulkifli Hasan, Ketum PAN yang Diisukan Gantikan Mendag M Lutfi
"Tidak ada gejolak yang berarti atau turbulensi politik yang keras sekarang ini," tuturnya.
Disampaikan Mada, reshuffle bisa saja terjadi jika memang pemerintah saat ini memiliki keinginan untuk lebih menggenjot kinerjanya.
Namun kalau pun tidak, dari sisi perkembangan teknokratis pun belum ada kebutuhan yang mengarah ke reshuffle kabinet. Walaupun memang kemudian dari sisi politis masih akan terus berkembang dan perlu dilihat perkembangannya situasi yang ada.
"Terutama untuk stabilitas dukungan dari partai kepada pemerintahan ini mengendur. Kalau mengendur berarti kan ada kebutuhan untuk melakukan reshuffle tapi kalau enggak ya saya kira enggak ada kebutuhan yang urgent segera atau mendesak untuk melakukan reshuffle," terangnya.
Sebab, ditambahkan Mada, jika pemerintah hanya sekadar merespon begitu saja situasi yang ada tanpa pertimbangan objektif bukan tidak mungkin itu justru dapat menjadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi.
"Jadi saya kira presiden tentu akan menghitung semua ini dan tentu saja dugaan saya sampai sejauh ini masih belum atau merasa belum ada urgensi untuk melakukan reshuffle," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memanggil beberapa menteri kabinet. Mereka diantaranya Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan M Luthfi, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Jokowi juga dikabarkan memanggil Ketua Umum PAN Zulkifi Hasan.
Sebelumnya, Sekretariat Kabinet Pramono Anung buka suara perihal isu perombakan kabinet (reshuffle) yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (15/6/2022). Pramono menuturkan perombakan kabinet merupakan hak prerogratif Presiden.
"Yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu punya. Hak prerogratif," ujar Pramono, Selasa (14/6/2022).
Pramono menuturkan mengenai waktu kapan perombakan kabinet, hal tersebut merupakan kewenangan Jokowi.
