SuaraJogja.id - Dalam rangka meningkatkan volume cadangan pangan kelompok demi menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya, Pemkab Kulon Progo mengembangkan lumbung pangan masyarakat.
Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Wazan Mudzakir di Kulon Progo, Selasa, mengatakan dari tahun 2010 sampai saat ini, ada 30 gabung kelompok tani (gapoktan), kelompok tani (KT), dan kelompok wanita tani (KWT) pengelola kegiatan lumbung pangan masyarakat.
"Total besarnya anggaran yang masuk di 30 gapoktan/ KT/ KWT adalah Rp722,5 juta," kata Wazan Mudzakir.
Ia mengatakan, mayoritas bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, dan dana alokasi khusus (DAK). Dulu bantuan turun berwujud uang untuk pembelian gabah atau dan diedarkan atau di simpan pinjamkan ke anggota dalam bentuk gabah dan beras.
Baca Juga:Pemkab Kulon Progo Serahkan Bantuan Traktor Capung ke Kelompok Tani
"Sampai sekarang penggunaan keuangan sesuai pola di atas," katanya.
Wazan mengatakan lumbung pangan berperan dalam membantu kelompok/masyarakat di daerah potensi rawan pangan dalam mengatasi dirinya untuk keluar dari masalah kekurangan pangan, sehingga pengembangan lumbung pangan dinilai strategis bagi daerah potensi rawan pangan yang menghadapi kendala akses terhadap pasar (daerah terisolir).
"Tujuan lanjutannya adalah untuk meningkatkan modal kelompok melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pangan," katanya.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Aris Nugraha mengatakan tahun ini, pihaknya mengusulkan Desa/Kalurahan Sendangsari untuk mendapatkan bantuan kekuatan khusus (BKK) keistimewaan sebagai desa lumbung pangan.
Sedangsari merupakan desa miskin. Untuk itu, DPP mengusulkannya untuk mendapatkan BKK keistimewaan sebesar Rp750 juta pada tahun ini.
Baca Juga:Latih Petani Berbisnis, Gunungkidul Bangun 4 Lumbung untuk Cadangan Pangan
Bantuan tersebut digunakan untuk peningkatan produksi padi peternakan, peningkatan produksi padi, berbisnis sampai pada pembukaan toko.
"Lumbung pangan fokus pada locus kemiskinan dan nanti di 2023 kita juga harapkan nanti kita masih usulkan dari BKK desa juga ke yang lain," katanya. [ANTARA]
