2. Konflik internal militer
Karena saat itu konflik politik makin bermunculan, banyak pejabat korupsi, hingga situasi keamanan memburuk, kegerahan rakyat mendorong mereka untuk menyuarakan percepatan pemilu supaya anggota parlemen segera diganti.
Kepala Staf Angkatan Perang Mayjen TB Simatupang dan KSAD AH Nasution pun ingin mengembalikan tentara sesuai fungsi militer. Namun, gagasan itu mendapat tentangan dari Kolonel Bambang Supeno, orang dekat Bung Karno yang sering keluar-masuk Istana.
Lantas, Supeno mengirim surat ke Perdana Menteri Wilopo, Presiden, dan DPRS, yang isinya menyatakan bahwa ia tak mempercayai lagi pimpinan Angkatan Perang, khususnya Angkatan Darat, yang dipimpin AH Nasution. Ia jugalah yang melobi Bung Karno supaya AH Nasution diganti.
Baca Juga:Viral Video Perwira TNI Gebrak Meja Tuntut Effendi Simbolon Minta Maaf: 'Darah Kami Mendidih'
3. Campur tangan parlemen dalam militer
Perpecahan dalam internal militer lalu dibawa ke parlemen. Turut andil, DPRS pun mengajukan mosi supaya pemerintah membentuk panitia khusus sebagai tindak lanjut untuk masalah internal TNI itu.
AH Nasution lantas menilai, kemunculan mosi itu menunjukkan terlalu jauhnya intervensi parlemen dalam lingkungan TNI, sehingga ia mendesak Presiden untuk membubarkan Parlemen.
4. Moncong meriam dihadapkan ke istana
Bukan cuma AH Nasution, desakan tersebut juga digaungkan oleh rakyat melalui demonstrasi ke gedung Parlemen [waktu itu masih di Lapangan Banteng Timur] dan Istana Merdeka. Bersama puluhan ribu demonstran, para perwira militer melakukan unjuk rasa pada 17 Oktober 1952.
Kendaraan truk militer, pasukan tank, hingga meriam dikerahkan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Moncong meriam bahkan diarahkan ke Istana.
