MK Tolak Gugatan UU Pemilu yang Diajukan Partai Buruh

Pengujian UU Pemilu tersebut diajukan oleh Partai Buruh yang diwakili Ketua Umum Said Iqbal dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ferri Nuzarli sebagai pemohon.

Galih Priatmojo
Kamis, 29 September 2022 | 18:18 WIB
MK Tolak Gugatan UU Pemilu yang Diajukan Partai Buruh
Tangkapan layar - Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusan Perkara Nomor 78/PUU-XX/2022 di Jakarta, Kamis (29/9/2022). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

SuaraJogja.id -  Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan Partai Buruh berkaitan dengan verifikasi partai politik (parpol) calon peserta pemilu, syarat anggota parpol, dan pembuatan aturan pemilu.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan Perkara Nomor 78/PUU-XX/2022 di Jakarta, Kamis.

Pengujian UU Pemilu tersebut diajukan oleh Partai Buruh yang diwakili Ketua Umum Said Iqbal dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ferri Nuzarli sebagai pemohon.

Dalam pokok permohonan, pemohon mendalilkan Pasal 173 UU Pemilu yang telah dimaknai oleh Putusan MK Nomor 55/PPU-XVIII/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Adapun pasal tersebut mengatur tentang ketentuan verifikasi partai politik calon peserta pemilu.

Baca Juga:Cak Imin: Isi Pemilu 2024 dengan Politik Berkualitas, Jangan Mengulang Lima Tahun Lalu

Oleh karena itu, pemohon memohon kepada MK agar menyatakan ketentuan Pasal 173 UU Pemilu, yaitu kata “verifikasi” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai sebagai “verifikasi secara administrasi”.

Selanjutnya, pemohon memohon agar MK menyatakan Pasal 177 huruf f UU Pemilu yang mengatur syarat minimal anggota partai politik, yaitu paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 orang dari jumlah penduduk di suatu kabupaten/kota bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Pemohon menilai frasa “penduduk pada setiap kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak dimaknai “penduduk yang beralamat di satu kabupaten/kota sesuai dengan KTP atau KK atau penduduk yang berdomisili di satu kabupaten/kota sesuai dengan surat keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”.

Ketentuan itu, menurut pemohon, sesuai dengan definisi penduduk dalam Pasal 26 ayat (2) UUD NRI 1945.

Lalu, pemohon juga memohon MK agar menyatakan ketentuan Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur tentang kewajiban bagi KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam membuat setiap peraturan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Baca Juga:Demokrat Ungkit 2 Periode Rezim SBY: Banyak Capres Muncul Tapi Tak Recoki Pemilu dan Tekan Parpol

Hal tersebut karena Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga independen sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945.

Pemohon menilai frasa “wajib berkonsultasi dengan DPR” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya tidak bersifat mengikat”.

Menanggapi permohonan pertama, Hakim Konstitusi Manaha Sitompul menyampaikan bahwa MK menilai dalil pemohon tentang Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020, tidak beralasan menurut hukum.

Lalu, mengenai permohonan terkait Pasal 177 huruf f UU Pemilu, MK menilai apabila hal tersebut dikabulkan akan menimbulkan kekacauan dalam verifikasi faktual parpol sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, MK menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terakhir, terkait permohonan mengenai Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU Pemilu, MK menilai pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, terutama karena dalam ketentuan pasal-pasal itu tidak terdapat kata “mengikat” sehingga tidak perlu diganti menjadi "tidak mengikat".

Dengan demikian, dalil pemohon itu pun dinilai tidak beralasan menurut hukum. [ANTARA]

News

Terkini

Berikut keutamaan dzikir pagi petang, bisa langsung diamalkan.

News | 16:34 WIB

saat ini, selain Gunung Semeru ada gunung api lain di Indonesia yang masih aktif, salah satunya Gunung Merapi.

News | 16:22 WIB

Berikut link streaming Piala dunia 2022.

News | 16:18 WIB

Pernikahan Erina Gudono dan Kaesang Pangarep akan digelar 10 Desember 2022 mendatang

News | 16:14 WIB

Skuat Garuda menjadi tim dengan status market value termahal kalahkan Thailand dan Vietnam.

News | 14:43 WIB

Cedera yang dialami oleh Dimas Drajad mendapat sorotan dari salah satu media Vietnam, thethao247.

News | 14:39 WIB

prosesi pernikahan Kaesang dan Erina yang diselenggarakan di DIY turut berpengaruh pada tingkat okupansi hotel.

News | 14:26 WIB

berikut ini 4 kolam renang terpopuler yang ada di Jogja

Lifestyle | 11:26 WIB

Pengaturan izin PLTN pun sudah diatur pemerintah.

News | 11:23 WIB

Berikut doa setelah Sholat Dhuha yang dianjurkan untuk dibaca.

News | 11:20 WIB

Silver Hanoman diberikan kepada film 'Leonor Will Never Die'.

News | 13:17 WIB

lebih dari 16.000 penonton hadir dalam perhelatan Jogja-NETPAC Asian Film Festival ke-17 (JAFF17)

News | 13:13 WIB

sebelumnya diberitakan seorang wisatawan tewas usai jip wisata yang dinaikinya mengalami kecelakaan terjun ke jurang

News | 13:09 WIB

berikut ini 4 manfaat yang kamu peroleh kalau baca doa sebelum masuk ke kamar mandi

Lifestyle | 12:10 WIB

Target booster 50 persen itu memang sulit, tetapi mudah-mudahan akhir tahun bisa

News | 11:10 WIB
Tampilkan lebih banyak