SuaraJogja.id - Sidang perkara dugaan korupsi suap perizinan pendirian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Haryadi Suyuti kembali dilanjutkan pada Selasa (14/2/2022). Eks Wali Kota Yogyakarta itu menjalani agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta.
Berdasarkan fakta-fakta persidangan, JPU menilai bahwa terdakwa Haryadi bersalah atas kasus yang menimpanya tersebut dan diberikan sejumlah tuntutan.
Haryadi Suyuti dituntut oleh 6,5 tahun pidana penjara dalam perkara suap terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton dan Hotel Iki Wae/Aston Malioboro tersebut.
"Menjatuhkan pidana terhadap H. Haryadi Suyuti berupa pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, dikurangi masa tahanan dan pidana denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan," ujar JPU KPK, Zaenal Abidin saat membacakan tuntutannya, Selasa (14/2/2023).
Dalam tuntutannya, JPU KPK menyatakan bahwa perbuatan Haryadi telah memenuhi unsur Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Selain tuntutan berupa pidana penjara, JPU turut menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan. Berupa membayar uang pengganti sebesar Rp390 juta dikurangkan uang yang telah disita dan disetor ke rekening penampungan KPK sejumlah Rp205 juta.
"Sehingga terdakwa masih dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp185 juta," tegasnya.
Dengan ketentuan, kata JPU apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, terlebih dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka harta benda terdakwa akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
"Dalam hal terdakwa tak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut. Maka dipidana penjara selama 2 tahun," tuturnya.
Baca Juga:Diduga Kembali Menangkan Tender Proyek, Haryadi Suyuti Dilaporkan ke KPPU
Tidak hanya itu saja, JPU turut menuntut hukuman tambahan untuk Haryadi. Berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 5 tahun.
"Tuntutan itu terhitung saat terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," imbuhnya.
Kemudian seluruh barang bukti dalam perkara ini akan dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa Nurwidhihartana dan Triyanto Budi Yuwono. Haryadi juga dituntut membayar biaya perkara sebesar Rp7.500.
