SuaraJogja.id - Pengamat ekonomi energi, Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai, Direktur Utama dan Komisaris Pertamina harus mundur pascaterjadinya kebakaran di Depo Pertamina Plumpang.
"Kalau bisa, mundur atau dimundurkan," tegasnya, Rabu (8/3/2023).
Langkah itu menurutnya harus dilakukan, bila tidak ada tanggung jawab dari Pertamina atas terjadinya ledakan di Depo Plumpang, beberapa waktu lalu. Apalagi mengingat peristiwa itu telah merenggut 19 nyawa orang yang tidak berdosa.
"19 nyawa ini tidak bisa diabaikan, Dirut dan Komisaris Pertamina harus mundur atau diganti. Kalau tidak mau, Erick Thohir yang harus mengganti," terangnya.
Menurutnya, perbaikan sistem keamanan di depo pertamina dan kilang harus dilakukan. Bila tidak diperbaiki, maka kejadian serupa akan kembali terjadi.
"Sudah berkali-kali terjadi masa tidak bertanggungjawab?," tuturnya.
Fahmy mengingat-ingat, ini bukan kali pertama terjadi ledakan di depo dan kilang minyak milik Pertamina. Ini adalah kali ketiga.
Tanjung Priok, Wilayah Dekat Pelabuhan Ideal Jadi Depo Baru
Fahmy juga mengungkap bahwa sudah seharusnya depo Pertamina pindah, tidak lagi bertempat di Plumpang, Mengingat, kepadatan di wilayah itu menyebabkan udara sekitar depo menjadi hangat cenderung panas.
Selain itu, persediaan air menjadi menipis. Padahal, idealnya ketersediaan air di wilayah depo harus mencukupi, untuk mendinginkan area.
"Di Plumpang sudah tidak ada air, maka secara teknis tidak layak," ujarnya.
Tempat baru untuk depo, menurutnya harus berada di Jabodetabek. Mengingat, depo tersebut akan memasok minyak untuk wilayah Jabodetabek.
Area pelabuhan, misalnya kawasan Tanjung Priok dinilai ideal, karena dekat dengan kapal tanker merapat, dengan debit air.
Luasan depo baru menyesuaikan tanker yang memasok minyak. Namun demikian, diperlukan buffer zone sekitar 5 kilometer (Km) dari depo, dan jauh dari permukiman penduduk. Pemindahan depo diyakini tidak akan mengganggu pasokan.
Petir Tak Bisa Dikambinghitamkan
