SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan opsi penundaan Pilkada 2024 yang sudah dijadwalkan digelar pada November 2024. Bawaslu beralasan Presiden baru dilantik sehingga muncul potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (menkopulhukam) RI, Mahfud MD pun memberikan tanggapan terkait usulan tersebut. Mahfud menyatakan usulan tersebut tidak tepat.
"Usulan [bawaslu soal penundaan pilkada 2024 itu tidak relevan," tandasnya, dikutip Senin (17/7/2023).
Menurut Mahfud, penundaan pemilu dengan alasan ditemukan kesulitan atau hal hal menghambat adalah alasan yang tidak tepat. Sebab bila dilakukan penundaan maka pilkada tidak akan pernah digelar.
Baca Juga:Terbongkar Melalui Majalah Edisi Lama Track Record Ponpes Al-Zaytun
Alih-alih ditunda, pembentukan panitia-panitia seperti ad hoc jadi solusi penanganan masalah pilkada. Keberadaan panitia ad hoc bisa mengantisipasi kalau terjadi kesulitan dalam penyelenggaran pilkada.
"Kalau ada kesulitan lantas pemilu ditunda, tidak akan pernah ada pemilu," ujarnya.
Mahfud meyakini, kekhawatiran bawaslu akan potensi kerawanan keamanan tidak akan terjadi. Mahfud memprediksi Pemilu 2024 mendatang akan berjalan lebih tenang dibanding Pemilu 2019 lalu.
Prediksi itu dimungkinkan terjadi bila melihat dinamika politik empat bulan sebelum Pemilu 2024 digelar.
Tidak ada gelombang atau gerakan kekerasan bernuansa politik akibat perbedaan pandangan atau dukungan pada calon calon tertentu.
Baca Juga:Usulan Bawaslu Pilkada 2024 Ditunda, Mahfud MD: Agenda Konstitusi Tak Boleh Mundur
"Pemilu 2024 saya perkirakan lebih tenang dibanding Pemilu 2019 lalu. Kalau dulu [Pemilu 2019] beberapa bulan sebelum pemilu digelar gelombang kekerasan itu sudah bermunculan, tapi sekarang tidak, jadi semoga lebih tenang," ungkapnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
