Masyarakat disebut sudah memiliki mekanisme sosial tersendiri untuk mengatasi hal-hal yang dikhawatirkan itu. Termasuk untuk melakukan kontrol satu sama lain secara mandiri.
"Saling kontrol satu sama lain itu hal yang wajar saja, tapi ketika itu diendorse oleh negara supaya mengawasi masjid, mengawasi gereja, dan seterusnya itu malah berpotensi menciptakan konflik horizontal," ungkapnya.
Ia berharap kebijakan ini tak diterapkan. Terlebih untuk menciptakan suasana jelang Pemilu 2024 yang lebih kondusif.
"Jadi di sinilah pentingnya kearifan, kecerdasan dan tanggungjawab yang lebih luas, baik dari BNPT maupun dari instansi pemerintah, lebih-lebih mau pemilu 2024, yang memerlukan suasana yang kondusif," pungkasnya.
Baca Juga:Sekolah dari Malaysia Belajar ke Pontren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang Warisan Buya HAMKA
Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (4/9/23) menanggapi salah seorang anggota Komisi III yang menyinggung soal karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Menurutnya ini ada kaitannya dengan aktivitas tempat ibadah yang kerap melancarkan kritik ke pemerintah.
Menanggapi hal ini, Rycko mengungkapkan perlunya ada kontrol dari pemerintah terhadap tempat ibadah. Menurutnya hal itu mereka dapati di beberapa negara yang mana tempat ibadah dikontrol oleh pemerintah.
"Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme," kata Rycko, Rabu (6/9/23).
"(Di negara-negara itu) semua masjid, tempat ibadah, petugas di dalam yang memberikan tausiyah, memberikan khotbah, memberikan materi, termasuk kontennya di bawah kontrol pemerintah," kata dia.
Baca Juga:5 Universitas Terbaik di Kalimantan Barat Versi uniRank 2023
