SuaraJogja.id - Siro (29) warga Wedomartani, Sleman mengaku kini lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas ke seputar Jogja ketimbang menggunakan transportasi umum. Ia menetapkan keputusan tersebut lantaran pernah mengalami pengalaman kurang nyaman saat menggunakan Trans Jogja.
"Sistem transportasi umum di Jogja tentu sangat kurang ya, pernah aku nyoba pakai Trans Jogja dari Bandara (Adisutjipto) ke Jalan Sudirman, itu lamanya minta ampun. Udah lama, pelayanannya payah soalnya enggak diarahin gitu. Itu pertama dan terakhir saya naik transportasi umum di Jogja," keluh Siro kepada SuaraJogja.
Menurutnya hal itu yang kemudian membuatnya dan kebanyakan orang memilih untuk membeli kendaraan pribadi. Sebab tak dimungkiri menjadi lebih efisien dan fleksibel dari sisi waktu.
Namun di sisi lain volume kendaraan yang meningkat menyebabkan kemacetan di berbagai ruas jalan. Terutama saat jam berangkat dan pulang kerja.
Baca Juga:Polisi Tangkap Dua Pelaku Pembuangan Bayi di Sleman, Ibu Bayi Merupakan Mahasiswi Jogja
"Macet memang itu terutama di jam berangkat dan pulang kerja, dan seatuku di beberapa titik kemacetan, kayak perempatan Jembatan Sayidan, jadi titik tertinggi polusi di Jogja," tuturnya.
"Dan memang bikin sumpek sih banyaknya kendaraan dan minimnya kendaraan umum bikin bingung. Kalau misal motor kita pas lagi bermasalah, mau pake ojek online juga mahal," imbuhnya.
Layanan Transportasi Umum di DIY Belum Ideal
Merespon hal itu, Dinas Perhubungan (Dishub) DIY mengakui bahwa kondisi layanan transportasi publik di wilayahnya belum maksimal. Masyarakat disebut cenderung lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi.
"Belum (ideal). Jadi kalau mau ideal itu butuh banyak hal yang harus dilakukan tidak hanya sekadar menyedikan layanan publik transport," kata Plt Kepala Dishub DIY, Sumariyoto, saat dihubungi, Rabu (6/9/2023).
Baca Juga:Ayom Jogja, Tempat Makan Cantik di Tengah Hijaunya Pesawahan yang Asri
Sumariyoto menuturkan bahwa animo masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum itu masih relatif rendah. Sehingga memang dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi dari setiap pihak.
