SuaraJogja.id - Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan penjelasan terkait dengan batalnya calon presiden (capres) nomor urut 1 sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara diskusi yang diselenggarakan di Auditorium MM UGM, Jumat (17/11/2023) kemarin.
Sekretaris Universitas UGM, Andi Sandi Antonius mengatakan bahwa memang ada permasalah dari sisi teknis acara tersebut. Hal ini terungkap dari hasil penelusuran yang telah dilakukan kampus.
"Jadi hasil penelusuran kita memang prosesnya itu agak sedikit ada dari sisi technicality yang agak bermasalah ya," kata Andi saat dihubungi, Senin (20/11/2023).
Ia menyatakan telah melakukan konfirmasi langsung kepada prodi FEB MM UGM. Dalam hal ini selaku pihak pengelola auditorium yang hendak digunakan dalam acara tersebut.
Diungkapkan Andi, acara diskusi tersebut sebenarnya mundur dari rencana awal. Saat itu panitia acara meminta izin per tanggal 2 November 2023.
Izin awal sendiri sebenarnya sudah diberikan oleh MM UGM per 3 November 2023. Namun ada perubahan hingga panitia memutuskan acara digelar pada 17 November 2023.
"Nah di dalam permintaannya itu tidak disertai dengan TOR hanya minta vendor terus kemudian ada revisi pindah ke tanggal 17 [November]. [Izin] sudah diterima permintaannya per 3 November, sama MM UGM," ucapnya.
Namun memang sejak awal, kata Andi tidak ada informasi detail terkait dengan kehadiran Anies Baswedan. Bahkan hingga H-1 acara rundown yang diberikan panitia pun tak mencantumkan nama Anies sebagai salah satu speaker.
"Nah rencana tanggal 17 itu di tanggal 16 atau H-1 karena teman-teman UGM itu melihat ada flyer [acara itu]. Nah teman-teman MM itu bertanya kepada panitia, minta rundown. Nah rundown yang dikirim panitia itu tidak ada daftar nama mas Anies tapi di flyer itu sudah ngomong," ungkapnya.
Baca Juga:Anies Baswedan Batal Hadir Jadi Pembicara di UGM, Ternyata karena Hal Ini
Terkait dengan tangkapan layar percakapan yang beredar di media sosial sendiri, dipastikan Andi bukan merupakan pihak rektorat UGM. Melainkan salah satu pegawai di salah satu unit kampus MM UGM yang tempatnya akan digunakan sebagai venue.
Andi meluruskan percakapan itu bahwa pihak MM UGM hanya meminta jika ada perubahan terkait acara maupun tamu yang hadir bisa disampaikan.
"Karena mereka sebagai unit itu harus report, karena UGM itu punya SOP. Cuma perlu digaris bawahi bahwa acara ini adalah acara akademik. Nah kalau dalam konteks akademik ya boleh saja, enggak ada larangan. Dan perlu digaris bawahi, acara ini bukan acara UGM," paparnya.
Pihak rektorat atau UGM sendiri tidak pernah sama sekali membuat pernyataan apapun. Apalagi terkait dengan pelarangan kegiatan tersebut.
"Hasil penelusuran kami, acara itu memang bukan UGM dan dari rektorat itu bisa saya konfirmasi tidak ada pelarangan untuk acara itu, sepanjang koridornya akademik ya," terangnya.
"Kalau koridornya kampanye ya kami punya SOP kan pasti. SOP kampanye di kampus itu UGM punya. Prinsipnya itu UGM yang mengundang, pesertanya harus mahasiswa, pola kampanye adalah dialogis, programatik dan tidak boleh mengerahkan massa," tambahnya.
Disinggung mengenai klaim intervensi rektorat yang sempat diberikan panitia acara, Andi memastikan kampus tidak akan mengambil tindakan apapun. Kendati memang hal itu dirasa sudah menyudutkan UGM.
"Pada prinsipnya kami lembaga pendidikan. Jadi tindakan kepada penyelenggara, kami serahkan ke publik. Publik bisa menilai apa yang sebenarnya terjadi," kata dia.
