SuaraJogja.id - Kritik pedas pada pemerintahan Jokowi terus berlanjut menjelang Pemilu 2024. Kali ini puluhan anggota Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyampaikan pesan moral kepada seluruh penyelenggara negara di kampus setempat, Sabtu (03/02/2024).
Guru besar Pendidikan Agama Islam (PAI) UMY, Akif Khilmiyah yang mewakili gubes lain menyatakan, Presiden Jokowi diminta menjalankan kewajiban konstitusionalnya dan bersikap netral demi mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Sebab sebagai penyelenggara negara, Jokowi dianggap oleh Dewan Guru Besar UMY telah melanggar konstitusi yang serius atas penyalahgunaan fasilitas negara dengan kewenangan yang dimilikinya.
"Kami menuntut para penyelenggara negara serta aparat hukum seperti polisi dan kejaksaan untuk bersikap netral dalam kontestasi pemilu 2024," paparnya.
Lembaga peradilan pun, menurut Akif harusnya mengedepankan independensi dan imparsial dalam menangani berbagai sengketa serta pelanggaran selama proses Pemilu 2024 agar terlaksana secara jujur dan adil. KPU, Bawaslu, DKPP serta seluruh organ di bawahnya untuk bersikap independen sebagai pelaksana Pemilu 2024.
Baca Juga:Afnan Malay Benarkan Siap Bakar Ijazah UGM Lantaran Malu Melihat Penyimpangan yang Dilakukan Jokowi
Partai politik (parpol) pun diminta segera menghentikan praktik politik uang serta penyalahgunaan kekuasaan. Alih-alih menggunakan politik uang, parpol mestinya lebih mengedepankan politik gagasan.
"Sehingga mereka bisa mengedukasi masyarakat tentang wawasan politik," ujarnya.
Akif menambahkan, rakyat adalah pemilik kedaulatan yang sesungguhnya. Karenanya melalui seruan moral kali ini mereka berusaha bergerak untuk mengingatkan segenap penyelenggara negara agar mereka mematuhi konstitusi dan merawat demokrasi Indonesia.
"Seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar bermartabat, beradab, jujur dan adil, demi menghasilkan pemimpin yang visioner dan berani menegakkan prinsip-prinsip konstitusi," tandasnya.
Sementara Sekretaris Dewan Guru Besar UMY, Imamudin Yuliadi mengungkapkan sikap beberapa perguruan tinggi lainnya dalam mengkritik pemerintah menjadi pertanda adanya keprihatinan terhadap kondisi Indonesia akhir-akhir ini yang tidak lepas dari kontestasi Pemilu 2024. Kritik itu sebagai wujud pengawalan Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik, jujur, adil, dan bermartabat.
Baca Juga:Presiden Jokowi Berharap Kampus UNU Yogyakarta Jadi Lokomotif Kemajuan Pendidikan
"Ini juga menjadi tanggung jawab dari perguruan tinggi. Pernyataan sikap ini juga sebagai sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat, karena perguruan tinggi wajib mengambil bagian untuk mencerdaskan masyarakat termasuk dalam konteks sosial dan politik," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
