Pemilih harus memilih dengan suara hatinya sendiri, diberikan kebebasan penuh, dan bebas dari berbagai tekanan. Dan ini merupakan prinsip dasar yang harus diperjuangkan agar martabat pemilih tetap terjaga.
"Katolik walaupun kami tergolong kecil tapi harus bisa berkontribusi untuk kebaikan. Jangan sampai menjadi pemimpin jadi mahal karena ada dikenai tinggalan atau sumbangan. Ini tidak boleh. Kalau sampai jadi pemimpin mahal, orang baik dan tidak punya uang tidak akan bisa menjadi pemimpin," katanya.
Dalam kesempatan kemarin, Romo Vikaris Paroki Wonosari, Yohanes Riyanto, Pr, juga memberikan pembekalan umat. Romo yang sebelumnya tugas pelayanan untuk Univeritas Atma Jaya Yogyakarta mengurai pentingnya umat katolik tidak alergi dengan politik. Hak pilih yang dimiliki setiap orang, lanjut Romo Riyanto, dapat digunakan memperbaiki keadaan menjadi lebih baik apabila sifat pragmatisme berani ditinggalkan dan diikuti mengedepankan hati nurani dalam menentukan pilihan.
Menurutnya, pahlawan nasional sekaligus Romo Soegijopranoto telah memberi teladan nyata untuk membangun orientasi diri pada kepentingan bangsa.
Baca Juga:Bawaslu Bantul Sosialisasikan Larangan Kampanye: Aparatur Desa Wajib Netral
Sementara itu, Romo moderator Komisi Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan (PK3) Kevikepan DIY, Rosarius Sapto Nugraha, Pr, menyambut baik kegiatan diinisiasi Paroki Wonosari kemarin. Menurut Romo Sapto semua paroki di DIY perlu ikut menyelenggarakan acara serupa sebagai bentuk pelayanan bagi pemilih agar dekat dengan semua calon pemimpin di daerahnya masing-masing. Selain bisa dekat dan kesempatan wawanhati ini cukup bagus bagi pemilih bisa menjajaki kecakapan dan mengukur kemampuan calon pemimpinnya.
"Dengan bertemu dan bertanya langsung bisa mengatasi penyebaran informasi bohong bentuk black campaign marak di media sosial", pungkasnya.
Adapun Komisioner KPU Gunungkidul, Antok berserta Ketua Bawaslu Gunungkidul, Andang Nugraha, mengapresiasi kegiatan Paroki Wonosari yang terus menggelorakan politik moralitas untuk umat dan masyarakat luas. Di mana reggulasi soal money politik di Pilkada lebih konkret yakni bisa menjerat setiap orang yang melakukan politik uang.
"Beda dengan kontestasi pemilu lainnya yang bisa dijerat calonnya dan tim resmi yang didartarkan ke KPU. Memang regulasinya beda," tandas Andang
Kontributor : Julianto
Baca Juga:Belajar dari Kasus Haryadi Suyuti, KPH AKSI: Ormas Jangan Beri 'Cek Kosong' di Pilwakot Yogyakarta
