SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menerima permintaan dari masyarakat untuk pembangunan sumur bor di 28 lokasi guna mengatasi permasalahan air bersih. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam merealisasikan permintaan tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DPMK) Bantul, Sri Nuryanti, mengungkapkan bahwa hingga awal Februari 2025, Pemkab telah membangun 160 sumur bor melalui program Sistem Pengelolaan Air Masyarakat Berbasis Masyarakat (SPAMBM). Meski demikian, masih ada 28 lokasi tambahan yang membutuhkan sumur bor namun belum bisa direalisasikan karena keterbatasan dana.
Menurutnya, jika ada dukungan dari corporate social responsibility (CSR), pembangunan sumur bor di 28 titik tersebut bisa segera dilaksanakan.
"Setidaknya dibutuhkan anggaran Rp2,8 miliar untuk merealisasikan proyek ini. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kontribusi CSR dari perusahaan terkait bantuan sumur bor," ungkap dia, Rabu (5/2/2025).
Baca Juga:Studi Banding dan Seminar Dipangkas, Bantul Alihkan Dana untuk Infrastruktur dan SDM
DPMK menargetkan agar seluruh kebutuhan sumur bor dapat terpenuhi antara tahun 2025 - 2026. Dengan demikian, permasalahan krisis air bersih di Bantul dapat teratasi sepenuhnya.
Masyarakat yang mengajukan permohonan pembangunan sumur bor umumnya berasal dari wilayah perbukitan seperti Kapanewon Dlingo, Pandak, Sedayu, dan Pajangan. Oleh karena itu, Pemkab Bantul terus berupaya menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan sektor swasta, untuk mendukung program ini.
Terpisah Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, telah menginstruksikan DPMK dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk melakukan pemetaan daerah yang rawan kekeringan. Data ini diharapkan dapat membantu memastikan bahwa program penyediaan air bersih berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan air bersih. Sebab, kemiskinan erat kaitannya dengan ketersediaan air. Oleh karena itu, pendataan menjadi langkah penting dalam upaya mengatasi masalah ini," ujar Abdul Halim.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan krisis air bersih di Bantul dapat segera teratasi dan masyarakat dapat menikmati akses air bersih secara merata.
Baca Juga:Beroperasi Maret 2025, ITF Bawuran Diproyeksi Jadi Solusi Masalah Sampah Kota Jogja dan Bantul
