Kelima pemangkasan anggaran untuk infrastruktur berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat seperti jembatan, jalan-jalan pedesaan, sekolahan yang layak dan lain-lain
"Keenam konsesi tambang kepada ormas dan kampus dalam bentuk riset, tenaga ahli adalah bentuk pembungkaman kontrol masyarakat sipil dan akademisi, hilangnya independensi," katanya.
Ketujuh, keputusan model pemadam kebakaran (fite management and decision) seharusnya tidak diterapkan oleh pimpinan selevel pejanat negara nomer 1. Sebab hal itu sangat menyusahkan misalnya saja PPN 12 persen, gas hingga konsesi tambang.
Terakhir kedelapan, mendesak untuk menghentikan PSN karena memunculkan konflik agraria dan kerusakan lingkungan di berbagai tempat. Serta merampas ruang hidup perempuan dan keadilan antar generasi.
Baca Juga:Suarakan Tagar Indonesia Gelap, Ribuan Massa Hitamkan Kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer
"Estimasi peserta yang mengikuti aksi mencapai 1.000 orang," sebut dia.
