Menurut data dari BPS dan berbagai riset pendidika, hanya sekitar 20-25 persen anak dari kelompok 40 persen rumah tangga termiskin yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
Hambatan utama meliputi biaya kuliah, biaya hidup, lokasi kampus yang jauh dari daerah asal, serta kurangnya informasi dan motivasi dari lingkungan sosial.
Pendidikan tinggi secara teori bisa memutus rantai kemiskinan, namun hasilnya sangat bergantung pada kualitas institusi pendidikan tinggi. Lulusan dari kampus ternama atau vokasi berkualitas lebih mudah terserap di dunia kerja.
Jurusan yang dipilih juga menjadi faktornya. Beberapa jurusan memiliki prospek kerja yang jauh lebih besar dibanding lainnya.
Baca Juga:Sleman Siapkan Tempat Sampah Raksasa, Bupati: Mampu Tampung Seluruh Sampah DIY
Dukungan sosial dan jaringan pasca-kelulusan. Anak-anak dari keluarga miskin mungkin tidak punya akses ke jejaring profesional yang kuat, berbeda dengan anak-anak dari keluarga mampu.
Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa kebijakan yang membuka peluang anak-anak miskin mengenyam pendidikan tinggi, antara lain, Beasiswa KIP Kuliah (Kartu Indonesia Pintar Kuliah): Menanggung biaya kuliah dan biaya hidup untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
Selain itu ada Beasiswa dari kampus atau yayasan swasta.
Dan bisa juga menggunakan program Perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur afirmasi.
Baca Juga:70 Persen SD di Sleman Memprihatinkan, Warisan Orde Baru Jadi Biang Kerok?
