"Setiap tahun, sekitar 40 hingga 50 guru dari luar daerah mengajukan mutasi ke Kulon Progo. Umumnya, mereka adalah ASN asli Kulon Progo yang sudah mengabdi di luar DIY selama lebih dari 10 tahun," jelasnya.
BKPSDM menyambut baik mutasi tersebut selama memenuhi syarat administrasi dan formasi yang tersedia.
Fokus Anggaran Daerah untuk Rekrutmen Guru
Pemkab Kulon Progo menyatakan bahwa pengisian formasi guru melalui jalur CASN akan tetap menjadi prioritas, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Dalam upaya efisiensi, digitalisasi layanan pemerintahan juga diarahkan untuk sektor non-guru agar formasi guru mendapat porsi rekrutmen yang lebih besar.
Baca Juga:Amankan Beruang Madu hingga Owa dari Rumah Warga Kulon Progo, BKSDA Peringatkan Ancaman Kepunahan
Dengan optimalisasi anggaran dan kebijakan rekrutmen yang tepat, diharapkan kekurangan guru dan kepala sekolah di Kulon Progo bisa diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.
Seperti diketahui, pendidikan di Indonesia terus mengalami dinamika, terutama pada aspek pemerataan dan kualitas guru.
Salah satu tantangan terbesar adalah kekurangan guru di berbagai daerah, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Banyak guru yang memasuki masa pensiun tidak segera tergantikan karena proses rekrutmen ASN yang terbatas, serta adanya pembatasan pengangkatan tenaga honorer imbas dari UU Nomor 20 Tahun 2023.
Kesejahteraan guru memang belum merata sepenuhnya, namun arah kebijakan menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah untuk terus memperbaiki status, pendapatan, dan pengembangan profesi guru.
Baca Juga:Hobi Mahal Berujung Bui! Pria Jogja Terancam 5 Tahun Penjara Gegara Pelihara Satwa Langka
Ini menjadi langkah penting demi memastikan pendidikan anak-anak Indonesia bisa tumbuh dengan dukungan tenaga pendidik yang sejahtera dan berkualitas.
