"Informasi itu dari Kemenkeu. Pada waktu rapat disampaikan, rencananya Danais hanya Rp500 miliar yang dialokasikan ke dana transfer. Dari yang awalnya Rp1 triliun, kemudian menjadi Rp500 miliar. Hal ini juga sudah saya tanyakan ke kepala daerah, memang informasinya demikian," jelasnya.
Fajar menyebut, pemangkasan danais merupakan kelanjutan dari kebijakan tahun sebelumnya.
Pada 2025, Danais sudah dikurangi Rp200 miliar, dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1 triliun.
Pemangkasan tersebut dinilai sangat berlebihan. Sebab jika kembali ditebas, banyak program yang terancam batal.
Baca Juga:Gagasan Sekolah Rakyat Prabowo Dikritik, Akademisi: Berisiko Ciptakan Kasta Pendidikan Baru
Apalagi anggaran Danais sudah berjalan dengan perencanaan matang, bahkan perencanaannya bisa dua tahun sebelumnya.
"Jadi kalau tiba-tiba dipotong, banyak hal yang akan terdampak. Program bisa tertunda, relevansinya berkurang, bahkan hilang sama sekali. Kalau penurunannya hanya Rp50–100 miliar mungkin masih bisa dirasionalisasi. Tapi kalau Rp500 miliar, jelas tidak cukup untuk merealisasikan program," tandasnya.
Fajar menambahkan, alasan efisiensi yang disampaikan pemerintah pusat sebenarnya bisa dipahami, Namun pemotongan setengah anggaran hingga tinggal Rp 500 Miliar dianggap kebijakan keliru.
Apalagi status keistimewaan DIY tidak bisa dilepaskan dari peran historis propinsi ini dalam perjalanan bangsa. DIY merupakan daerah istimewa yang dinamikanya luar biasa, berbeda dengan daerah lain.
Bahkan secara historis pun DIY punya peran penting dalam sejarah bangsa. Jadi keistimewaan ini seharusnya didukung, bukan malah dikurangi anggarannya.
"Ya, alasannya efisiensi. Kami paham efisiensi itu baik dan kami mendukung penataan sistem di pusat. Tapi kalau dipotong sampai 50 persen, apalagi sebelumnya sudah dipotong, ini terlalu jauh. Dampaknya program jelas tidak berjalan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pun akan terganggu," jelasnya.
Meski begitu, ia menekankan komitmen DIY terhadap NKRI tidak akan berubah.
Namun DPRD DIY mendesak pemerintah pusat meninjau ulang rencana pemangkasan danais.
"Kalau soal itu tidak. Komitmen kita tetap NKRI. Tapi harapan kami, status keistimewaan yang diberikan negara seharusnya diwujudkan dengan dukungan yang istimewa pula, bukan justru dipotong," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
