Wali Kota Jogja Ungkap Alasan Program Makan Bergizi Gratis Belum Maksimal, Ini Alasannya

Yogyakarta kekurangan SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Baru 14 dari target 42-43 beroperasi karena terkendala lahan, biaya sewa, dan regulasi.

Muhammad Ilham Baktora | Hiskia Andika Weadcaksana
Selasa, 07 Oktober 2025 | 14:32 WIB
Wali Kota Jogja Ungkap Alasan Program Makan Bergizi Gratis Belum Maksimal, Ini Alasannya
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo saat memberikan keterangan terkait SPPG di Kota Jogja, Selasa (7/10/2025). [Hiskia/Suarajogja]
Baca 10 detik
  • Sejumlah kendala masih ditemui selama MBG berjalan di Kota Jogja
  • Kurangnya SPPG juga menjadi salah satu faktor MBG tak berjalan mulus
  • Selain itu regulasi dan juga biaya sewa menjadikan SPPG tak maksimal

SuaraJogja.id - Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengakui jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya masih jauh dari target.

Dari total kebutuhan sekitar 42-43 dapur layanan Makan Bergizi Gratis (MBG), saat ini baru 14 yang beroperasi.

"Cakupan coverage di Kota Yogyakarta bahwa sekarang MBG yang jalan ada 14 [SPPG untuk] MBG, kemudian yang seharusnya nanti bisa mencapai 42-43," kata Hasto ditemui wartawan, Selasa (7/10/2025).

Kendati demikian, Hasto tetap optimistis Kota Yogyakarta dapat mencapai target untuk operasional SPPG tersebut.

Baca Juga:MBG Didera Isu Keracunan, Titiek Soeharto Minta 'Hukum' Dapur Nakal, Bukan Setop Program

"Saya kita di Kota Yogyakarta optimis kita akan mencapai target," imbuhnya.

SPPG Terkendala Lahan dan Biaya Sewa

Diungkapkan Hasto ada beberapa persoalan yang menyebabkan program MBG belum berlangsung maksimal.

"Semua sudah dipegang oleh beberapa orang perizinan itu dan tinggal realisasi dan sekarang ini yang sudah realisasi 14 [SPPG] ya. Kita dorong terus kita bantu agar yang lainnya cepat realisasi," ujarnya.

Termasuk soal masalah lahan dan biaya sewa untuk mendirikan SPPG.

Baca Juga:DIY Genjot Sertifikasi Dapur MBG: Cegah Keracunan Massal, Prioritaskan Kesehatan Anak

"Hanya yang masalah lahan itu hal yang bisa dimaklumi bahwa di kota itu teman-teman yang mau mendirikan dapur itu cari lahan kan tidak gampang. Kedua setelah dapat lahan ternyata mahal, sewanya mahal, realistis kan, itu di kota itu," tuturnya.

Selain kendala lahan, regulasi juga menjadi tantangan tersendiri.

Hasto mengungkapkan bahwa keberadaan SPPG tidak boleh berada di luar kecamatan tempat program MBG berjalan.

"Karena aturannya harus ada di wilayah kecamatan yang bersangkutan, saya kira kalau seperti itu [SPPG di luar kota] harus minta izin ke MBG pusat kalau mengharuskan di luar," ungkapnya.

Meski menghadapi berbagai kendala teknis, Hasto menegaskan komitmen Pemkot Yogyakarta untuk terus memperluas cakupan program MBG.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Tampilkan lebih banyak