- Proyek Strategi Nasional atau PSN justru berdampak negatif kepada masyarakat
- Pemerintah seharusnya menyelesaikan secara tuntas hingga tidak ada dampak yang dialami warga
- Komnas Perempuan mendesak pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap wanita yang kehilangan pekerjaan
Sebab dalam RPJMN sudah jelas disebutkan PSN bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Karenanya harus dilakukan dengan akuntabilitas, partisipasi bermakna, dan transparansi," ujarnya.
Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, banyak proyek PSN yang tidak melalui proses partisipatif.
Informasi yang diterima masyarakat seringkali tidak lengkap, bahkan dampak sosial jarang disosialisasikan secara jujur.
Baca Juga:Makan Bergizi Gratis Mandek? Guru Besar UGM: Lebih Baik Ditinjau Ulang
Dari tahun 2020 hingga 2025, tercatat ada 80 kasus yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) dan konflik agraria serta kekerasan yang menyertainya.
Dari jumlah itu, 42 kasus melibatkan perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak.
Perempuan sering menghadapi ancaman ganda. Mereka tidak hanya kehilangan sumber penghidupan namun juga menjadi korban kekerasan atau kriminalisasi ketika memperjuangkan haknya atas tanah dan lingkungan.
"Sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi ruang hidup perempuan justru berkurang karena pembangunan yang tidak berpihak pada keberlanjutan," ungkapnya.
Untuk itu Komnas Perempuan merekomendasikan agar pemerintah mematuhi prinsip-prinsip dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Baca Juga:UGM Gebrak Dunia Industri, Rektor Ova Emilia Ungkap Strategi Link and Match yang Tak Sekadar Jargon
"Pemerintah juga mesti memastikan seluruh proses pembangunan dilakukan dengan partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak," tandasnya.
Daden Sukendar, Komisioner Komnas Perempuan, menambahkan dampak PSN tidak hanya terasa di Jawa, tetapi juga di wilayah timur Indonesia.
Bagi masyarakat adat, rumah adat bukan sekadar tempat tinggal, tetapi pusat identitas dan spiritualitas.
"Kami turun langsung ke lapangan di NTT, ke Bojoleo, Timor, dan Ende. Kami melihat bagaimana masyarakat adat kehilangan rumah adat mereka karena proyek geotermal dan pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Relokasi paksa dan hilangnya ruang ritual, lanjutnya membuat warga kehilangan bagian penting dari kehidupan sosial dan kultural mereka.
Sumber kehidupan seperti mata air pun terancam.
