- Sebanyak 159.707 peserta PBI JK di DIY nonaktif per Januari 2026, melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya.
- Penonaktifan massal disebabkan oleh pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh BPS dan Kemensos.
- Dinsos DIY meminta kabupaten/kota segera verifikasi dan validasi ulang data warga untuk pengusulan aktivasi kembali.
SuaraJogja.id - Kabar penonaktifan massal kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) membuat warga DIY kebingungan dan cemas akan nasib pengobatan mereka. Dinas Sosial (dinsos) DIY mencatat, sebanyak 159.707 warga wilayah ini tercatat nonaktif sebagai peserta PBI JK per Januari 2026,l.
Angka ini melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Bagi sebagian warga, kabar tersebut datang tanpa peringatan apapun. Banyak yang baru mengetahui status BPJS Kesehatan mereka nonaktif saat hendak berobat atau melakukan pengecekan rutin.
Aris (38), warga Kota Yogyakarta, mengaku terkejut saat mengetahui BPJS PBI milik istrinya dan pamannya tiba-tiba tidak aktif. Padahal, selama ini kepesertaan tersebut menjadi tumpuan utama untuk mengakses layanan kesehatan.
"Kaget aja sih, kok tiba-tiba nggak aktif,” ujarnya di Yogyakarta, Jumat (6/2/2026).
Baca Juga:Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Ia mengatakan, pengecekan dilakukan bukan karena hendak berobat, melainkan untuk memastikan status BPJS. Namun justru dari situ ia mengetahui kepesertaan PBI JK sudah dinonaktifkan.
Kebingungan Aris bertambah karena dalam data administrasi, istrinya masih tercatat sebagai karyawan swasta. Padahal saat ini sudah tidak bekerja. Ketidaksesuaian data tersebut membuat kepesertaan PBI JK belum bisa diaktifkan kembali.
"Statusnya karyawan swasta, padahal pengangguran. Jadi tidak sesuai riil di lapangan. Harus ke Dukcapil dulu. Jadi memang agak ribet," ungkapnya.
Hal serupa juga dialami pamannya yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Sebagai keluarga yang mengurus, Aris mengaku waswas jika sewaktu-waktu pamannya membutuhkan perawatan medis.
"Cuma cek rutin puskesmas. Tapi kita sebagai warga kurang mampu, ya pasti khawatir juga," ujarnya.
Baca Juga:Lulusan Hukum UGM Ini Banting Setir Jadi Ojol Saat Kuliah, Kini Jadi Peneliti Hukum Nasional
Secara terpisah Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Endang Patmintarsih, menyatakan berdasarkan data rekapitulasi peserta PBI JK Januari 2026 yang merujuk pada Surat Keputusan Nomor 03/HUK/2026 tertanggal 22 Januari 2026, penonaktifan terjadi di seluruh kabupaten dan kota di DIY.
Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah dengan jumlah penonaktifan tertinggi, mencapai 56.087 jiwa. Disusul Kabupaten Sleman sebanyak 34.143 jiwa, Kabupaten Bantul 31.965 jiwa, Kota Yogyakarta 22.304 jiwa, dan Kabupaten Kulon Progo 15.208 jiwa.
Angka ini jauh melampaui penonaktifan tahun sebelumnya. Pada 2025, jumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan hanya sekitar 7.000 orang. Gelombang penonaktifan PBI JK kali ini memang paling besar dalam beberapa tahun terakhir.
"Ini lebih banyak lagi yang dinonaktifkan. Tahun lalu kan ada, cuma 7.000-an. Ini lebih banyak lagi," jelasnya.
Endang menyebut lonjakan ini tidak lepas dari perubahan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis penentuan kepesertaan PBI JK.
"Pastilah ya, dengan perubahan data DTKS. BPS kan ini datanya. Jadi perlu kita usulkan lagi," ujarnya.
