- Indonesia mengalami surplus produksi telur ayam nasional sebesar 6,34 juta ton pada tahun 2025 yang melampaui kebutuhan konsumsi.
- Prof. Budi Guntoro dari UGM mengimbau pemerintah mengkaji ulang wacana investasi asing karena mengancam eksistensi peternak rakyat lokal.
- Pemerintah didorong memberdayakan peternak melalui perbaikan sistem distribusi dan koperasi daripada menambah kapasitas produksi dengan modal asing.
Namun, Prof. Budi membantah argumen ini dengan data. Menurutnya, kebutuhan telur untuk program ambisius tersebut sebenarnya relatif kecil jika dibandingkan dengan total produksi nasional.
Estimasi kebutuhan telur untuk MBG hanya sekitar 700 juta butir per tahun. Angka ini setara dengan 0,6 hingga 0,7 persen dari total produksi telur nasional.
"Program MBG seharusnya menjadi peluang untuk menyerap surplus produksi dan menstabilkan harga, bukan justru menjadi alasan untuk menambah kapasitas produksi melalui investasi baru," jelasnya.
Alih-alih membuka pintu bagi investor asing, pemerintah didorong untuk fokus pada solusi yang memberdayakan peternak lokal.
Baca Juga:UGM-Bank Mandiri Taspen Lanjutkan Kemitraan, Siapkan Talenta Muda dan Literasi Pensiun
Penguatan koperasi peternak, skema kontrak pembelian jangka menengah yang adil, serta perbaikan sistem distribusi dapat menjadi jalan keluar untuk memastikan kebutuhan program MBG terpenuhi sekaligus menyejahterakan peternak rakyat.
Pada akhirnya, isu ini bermuara pada pertanyaan fundamental tentang kedaulatan pangan. Menurut Prof. Budi, kedaulatan pangan bukan hanya tentang mencukupi jumlah produksi, tetapi juga tentang siapa yang memegang kendali produksi dan sejauh mana kebijakan negara berpihak pada pelaku usaha kecil.
"Dalam kondisi surplus seperti saat ini, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat peternakan rakyat, bukan membuka ruang dominasi bagi modal besar, termasuk asing," pungkasnya.
