- Elite politik lebih fokus pada konsolidasi dan koalisi menuju Pemilu 2029, sementara agenda mitigasi dan pemulihan korban bencana absen dari platform partai.
- Penanganan bencana bukan gagal karena teknologi, melainkan akibat lemahnya komitmen politik; anggaran mitigasi sering dipotong dan kebijakan tata ruang dilanggar.
- Diskusi menegaskan Pemilu 2029 penting, tetapi nyawa rakyat lebih penting; publik diimbau menghukum parpol yang abai terhadap bencana dengan tidak memilih mereka.
Didik menekankan bahwa perhatian publik maupun elite politik hanya muncul saat fase tanggap darurat, lalu lenyap begitu saja.
Padahal, aspek mitigasi dan edukasi jangka panjang sangat krusial untuk menekan kerugian.
Didik juga menyoroti modal sosial masyarakat Indonesia yang kuat, seperti budaya gotong royong dan filantropi, yang sering bekerja secara autopilot tanpa kehadiran negara.
Namun, modal sosial tersebut tetap membutuhkan sinergi efektif dari pemerintah agar tepat sasaran.
“Kultur dan keinginan untuk membantu di masyarakat kita itu sangat tinggi. Cuman bagaimanakah itu bersinergi dan efektif untuk membantu, saya kira itu yang penting. Peran negara atau pemerintah adalah untuk mengkoordinasi dan mensinergikan itu agar tepat sasaran,” tegas Didik.
Baca Juga:Anggaran BNPB Terus Menyusut, Pakar Sebut Indonesia Bisa Terjebak dalam Siklus Respons Bencana
Seruan Moral dan Rekomendasi
Moderator Ari Junaedi menegaskan bahwa bencana semestinya menjadi isu politik yang etis, bukan sekadar teknis.
“Di tengah kondisi tersebut, negara sangat diharapkan hadir cepat, tepat dan berpihak. Sayangnya, justru realitas yang terjadi sebaliknya. Di mana para elit politik nasional sibuk memoles citra diri, berkoalisi dan menyusun peta kekuatan menyambut Pemilu 2029,” pungkas Ari Junaedi.
Diskusi ini pun menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, yakni:
- Agenda kebencanaan harus dimasukkan ke dalam platform dan AD/ART partai.
- Anggaran mitigasi perlu diperkuat dan tidak dijadikan korban efisiensi.
- Kader partai di daerah rawan bencana harus aktif dalam sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat.
- Isu bencana dijadikan indikator kinerja politik, bukan sekadar instrumen popularitas elektoral.
- Kesadaran etis elite politik nasional untuk meredam syahwat politiknya.
Baca Juga:Ancaman Bencana Kepung Jogja, DPRD Sindir Pemda: Anggaran Beli Tanah Ada, Keselamatan Warga Tak Ada
Diskusi ditutup dengan seruan moral, yakni Pemilu 2029 memang penting, tetapi nyawa rakyat yang hari ini berada di tenda-tenda pengungsian jauh lebih penting.
Kekuasaan yang abai terhadap penderitaan rakyat akan kehilangan legitimasinya. Arie Sujito bahkan mengingatkan publik agar menghukum parpol yang abai terhadap bencana dengan tidak memilih mereka pada Pemilu 2029.
