- Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menyatakan anggaran penanggulangan bencana 2027 sangat tidak memadai pada Senin (7/9/2026) di Yogyakarta.
- DPRD DIY mendesak Pemda melibatkan sektor swasta serta menegakkan aturan tata ruang guna memperkuat mitigasi berbagai ancaman bencana.
- Pemda DIY diminta memperluas cakupan simulasi dan pelatihan penanggulangan bencana berbasis kalurahan secara komprehensif bagi masyarakat.
SuaraJogja.id - Ancaman bencana di DIY saat ini semakin mengkhawatirkan. Selain Gunung Merapi yang terus mengeluarkan lava dan berstatus Siaga Level III, mitigasi ancaman gempa dari Sesar Opak, potensi megathrust di selatan Jawa hingga bencana hidrometeorologi seperti kebakaran di beberapa titik yang terjadi saat ini sulit dilakukan.
Salah satunya disebabkan kapasitas anggaran penanggulangan bencana yang dirancang Pemda DIY untuk 2027 masih jauh dari memadai. Padahal berbagai ancaman bencana tersebut merupakan fakta yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat.
"Jenis ancaman bencana itu fakta. Itu kenyataan. Itu bukan ilusi, bukan halusinasi, bukan bayang-bayang," ujar Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto di Yogyakarta, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, Pemda DIY mestinya tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk mengesampingkan keselamatan masyarakat. Eko bahkan melontarkan sindiran keras saat membicarakan prioritas anggaran pemerintah.
Baca Juga:Mahasiswa Terluka saat Demo di Simpang Gramedia Jogja, UGM Siapkan Langkah Hukum
"Wong untuk beli tanah saja ada anggaran, masa keselamatan manusia enggak ada," tandasnya.
Eko menilai penyelamatan manusia harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Sebab penguatan penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah.
Berdasarkan rancangan anggaran yang dicermatinya, penanggulangan bencana DIY pada 2027 masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya adalah program penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana yang ditargetkan hanya menyasar 25 keluarga dengan anggaran sekitar Rp690,9 juta.
Ada pula penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dirancang untuk 500 orang dengan anggaran sekitar Rp537,8 juta.
Angka tersebut menunjukkan masih terbatasnya daya dukung anggaran untuk membangun masyarakat tangguh bencana.
"Anggaran yang dirancang untuk penanggulangan bencana tahun 2027 itu sangat tidak memadai. Sangat tidak memadai alias tidak cukup untuk mewujudkan masyarakat tangguh menghadapi bencana," tandasnya.
Baca Juga:6 Mahasiswa UGM dan UNY Jadi Korban di Aksi Simpang Empat Gramedia, Kena Pukul di Kepala
Selain anggaran, dukungan untuk simulasi, pelatihan, peralatan, logistik serta pembangunan jejaring penanggulangan bencana juga masih minim. Padahal DIY memiliki pengalaman menghadapi berbagai bencana besar, mulai dari gempa 2006, erupsi Merapi 2010, badai tropis Cempaka, hingga pandemi COVID-19.
Karenanya selain penambahan anggaran, Pemda didesak tidak hanya menggelar simulasi secara parsial. Masyarakat perlu dilatih menghadapi skenario ketika beberapa ancaman bencana terjadi hampir bersamaan.
Simulasi tersebut dilakukan berbasis kalurahan dan kemantren agar koordinasi masyarakat lebih mudah. Pelatihan juga perlu melibatkan berbagai unsur, termasuk Kampung Siaga Bencana, Satlinmas, relawan, perguruan tinggi hingga media.
"Misalnya saat Merapi kemudian megathrust sama gempa bareng, latihannya kayak apa, simulasinya kayak apa, poskonya kayak apa, pos pengungsiannya kayak apa, dapur umumnya kayak apa, pos komandonya kayak apa," jelasnya.
Eko menambahkan, penanggulangan bencana bukan hanya urusan pemerintah. Sektor swasta juga diminta mengambil bagian, khususnya perusahaan yang menjalankan bisnis di DIY.
Tempat wisata, hotel, pusat bisnis dan fasilitas publik lainnya harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk pelatihan mandiri dan dukungan peralatan. BPBD DIY juga diminta memastikan tingkat ketangguhan fasilitas-fasilitas tersebut.
