- Akademisi UMY Sunyoto Usman menyoroti dugaan keterlibatan ormas dalam kekerasan di Jakarta dan Yogyakarta.
- Polisi didesak menyelidiki secara transparan keterlibatan ormas yang mengambil alih kewenangan penegakan hukum negara.
- Negara harus menegakkan hukum secara tegas guna mencegah peniruan tindakan kekerasan oleh kelompok masyarakat.
SuaraJogja.id - Dugaan keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam kasus kematian Bambang Setiawan dalam kekerasan yang terjadi setelah demonstrasi di Jakarta pada 27 Agustus 2026 dan kericuhan yang melibatkan massa mahasiswa di Simpang Gramedia Yogyakarta pada 1 September 2026 mulai dipertanyakan akademisi.
Sebab ormas yang semestinya menjadi wadah perjuangan masyarakat justru dapat berubah menjadi kekuatan yang merasa memiliki otoritas sendiri untuk menyelesaikan persoalan.
Guru Besar Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sunyoto Usman pun mengingatkan bahaya ketika ormas mulai mengambil peran yang seharusnya menjadi kewenangan negara.
"Ada persoalan struktural ketika sebuah organisasi mulai masuk terlalu jauh ke dalam kepentingan politik dan ekonomi," ungkap Sunyoto di Yogyakarta, Rabu (2/9/2026).
Baca Juga:Kronologi Lengkap Aksi Simpang Gramedia Jogja, Sempat Alot Berdialog, hingga Dipukul Mundur Warga
Menurut Sunyoto, secara sosiologis keberadaan ormas pada dasarnya dapat dilihat dari tiga orientasi. Yakni memperjuangkan nilai, memperluas jaringan atau justru mengejar kepentingan tertentu.
Persoalan muncul ketika orientasi ketiga semakin dominan. Sebab ketika kepentingan politik maupun ekonomi mulai masuk, kata dia, organisasi bisa kehilangan batas antara memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memperjuangkan kepentingan kelompok.
Pada titik itulah, menurut Sunyoto, potensi kekerasan, fitnah, intimidasi dan tindakan destruktif semakin terbuka. Terlebih jika ormas mulai memiliki hubungan erat dengan struktur politik.
Ormas akhirnya tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengumpul atau mobilisator massa. Sebagian diantaranya bahkan telah masuk ke dalam struktur dan manajemen politik.
"Peran mereka telah meningkat menjadi sentral. Hal inilah yang membuat mereka berani dan merasa jumawa, karena mereka menjadi bagian dari manajemen politik itu sendiri," ujarnya.
Baca Juga:Demo Berujung Bentrok di Simpang Gramedia Jogja, 6 Mahasiswa Dilarikan ke RS Panti Rapih
Dalam situasi semacam ini, kekuatan massa berpotensi digunakan untuk menghadapi kelompok yang dianggap berseberangan.
Sebut saja dalam kasus Bambang Setiawan menjadi alarm serius karena adanya desakan dari berbagai kelompok masyarakat sipil agar dugaan keterlibatan kelompok massa atau ormas dalam kekerasan tersebut dibuka secara transparan.
"Polisi diddesak mengungkap siapa pelaku sebenarnya dan bagaimana peran masing-masing pihak," ujarnya.
![Aksi unjukrasa mahasiswa di Simpang Gramedia, Kota Yogyakarta,Selasa(1/9/2026) malam. [Suarajogja.id/ Putu Ayu Palupi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/09/02/51182-aksi-demo-jogja.jpg)
Sementara kericuhan di Simpang Gramedia membuat persoalan tersebut terasa semakin dekat. Pada aksi tersebut, kelompok yang mengaku sebagai warga mendatangi massa mahasiswa dan meminta mereka membubarkan diri.
"Situasi kemudian memanas hingga terjadi saling dorong dan bentrokan," jelasnya.
Karenanya Sunyoto mengingatkan, apabila tindakan semacam itu dibiarkan, masyarakat dapat belajar bilamana kekuatan massa merupakan jalan efektif untuk memenangkan kepentingan. Dalam sosiologi, fenomena itu dikenal sebagai imitasi sosiologis.
