- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui demonstran di Kompleks Kepatihan pada Selasa sore.
- Massa menyampaikan lima tuntutan utama termasuk pencabutan Pergub pembatas demokrasi serta kejelasan upah buruh.
- Sultan menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan peraturan tersebut dan meminta laporan tertulis terkait masalah pengemudi ojol.
SuaraJogja.id - Setelah didesak massa demonstran, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X akhirnya menemui langsung peserta aksi di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Selasa (10/11/2026) sore. Sultan didampingi Kapolda DIY, Pangdam XVI Mataram dan bahkan duduk bersila di hadapan massa untuk mendengarkan dan menjawab satu per satu tuntutan yang disampaikan.
Namun dialog terbuka itu berlangsung cukup panas. Massa tidak hanya mendesak pemda mencabut sejumlah kebijakan yang dianggap membatasi ruang demokrasi, tetapi juga menuntut penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat, mahasiswa, dan pengemudi ojek online (ojol).
Ada lima tuntutan utama yang disampaikan demonstran kepada Sultan. Yakni mencabut peraturan gubernur (Pergub) terkait Jaga Warga, mencabut Pergub terkait pelarangan aksi di kawasan Sumbu Filosofi dan menetapkan upah buruh di DIY sesuai komponen kebutuhan hidup layak (KHL).
Selain itu Sultan didesak segera menindaklanjuti persoalan pembangunan Stadion Mandala Krida. Terakhir menghentikan seluruh bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat, pengemudi ojol, dan mahasiswa.
Baca Juga:Dinkes Sleman Catat 112 Kasus Leptospirosis hingga Oktober 2026, Dua Meninggal Dunia
"Jadi, itu lima tuntutan yang kami sampaikan," ujarnya.
Menanggapi tuntutan pencabutan Pergub Jaga Warga, Sultan menyatakan pemerintah akan mempertimbangkannya kembali dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
"Akan kami pertimbangkan kembali, akan kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Karena apa? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga," ujarnya.
Sultan menjelaskan, keberadaan Jaga Warga tidak semata-mata berkaitan dengan pengamanan aktivitas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, masyarakat juga menghadapi persoalan lain, seperti narkoba dan kenakalan remaja.
"Jaga Warga itu menghadapi masalah itu tidak hanya menyampaikan aspirasi, tapi di masyarakat itu ada masalah narkoba, masalah kenakalan-kenakalan yang ada, dan sebagainya," ujarnya.
Baca Juga:Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC
Meski demikian, Sultan membuka kemungkinan meninjau kembali aturan tersebut apabila dinilai menghambat demokratisasi.
"Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau," tegasnya.
Terkait tuntutan pencabutan aturan pelarangan aksi di kawasan Sumbu Filosofi, Sultan mengatakan tidak pernah melarang mahasiswa maupun kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi. Namun, Sultan mengingatkan agar demonstrasi tidak berujung kekerasan.
"Kami tidak pernah memperlakukan warga masyarakat yang memang memberitahu bagi mahasiswa, kelompok masyarakat untuk berdemokrasi, saya tidak pernah menghambat itu, silakan. Tapi jangan ada kekerasan yang terjadi. Itu saja," katanya.
Sementara itu terkait tuntutan nasib Stadion Mandala Krida, Sultan menjelaskan, pembangunan stadion tersebut sempat terkendala persoalan hukum karena berkaitan dengan kasus korupsi yang telah diproses di pengadilan.
Selama perkara belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah, KPK tidak memperbolehkan perbaikan dilakukan karena bangunan tersebut menjadi bagian dari barang bukti.
