- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui demonstran di Kompleks Kepatihan pada Selasa sore.
- Massa menyampaikan lima tuntutan utama termasuk pencabutan Pergub pembatas demokrasi serta kejelasan upah buruh.
- Sultan menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan peraturan tersebut dan meminta laporan tertulis terkait masalah pengemudi ojol.
Namun Sultan menyebut pada awal September 2026, setelah perkara inkrah, KPK telah memberikan pemberitahuan kepada pemerintah daerah pembangunan kembali bisa dilakukan.
Setelah itu, tim dari Menteri Pemuda dan Olahraga (menpora) Erick Thohir telah melakukan survei terhadap kondisi stadion. Hasilnya, bagian tribun timur dinilai tidak memenuhi persyaratan sehingga perlu dilakukan pembangunan kembali.
Menurut Sultan, pembangunan Mandala Krida harus menyesuaikan persyaratan FIFA. Namun, karena anggaran APBN dilakukan secara bertahap, pembangunan bagian tersebut baru bisa dilaksanakan pada 2028.
"Bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA tahun 2028," ungkapnya.
Baca Juga:Dinkes Sleman Catat 112 Kasus Leptospirosis hingga Oktober 2026, Dua Meninggal Dunia
Meski demikian, Sultan menyatakan Mandala Krida masih bisa digunakan untuk kegiatan tertentu. Hanya saja, penggunaan pada malam hari belum memungkinkan karena stadion belum dilengkapi lampu penerangan.
Dia juga mengingatkan agar tribun timur tidak digunakan karena bagian tersebut akan dibongkar untuk pembangunan kembali.
"Kalau sekarang mau menggunakan Mandala Krida boleh. Tapi kalau malam tidak bisa, karena belum ada lampu. Yang penting tribun sebelah timur itu jangan dipakai, karena itu akan dibongkar," jelasnya.
Persoalan kriminalisasi juga menjadi salah satu bagian paling tajam dalam dialog tersebut. Perwakilan pengemudi ojol mengadukan persoalan mereka dengan aplikator Maxim yang berujung laporan ke Polda Sleman.
Massa ojol mengungkapkan telah dua kali melakukan audiensi dengan Maxim. Karena tidak menemukan titik temu, mereka kembali menggelar aksi pada tanggal 23. Namun, sehari kemudian, tepatnya tanggal 24, mereka justru dilaporkan oleh manajemen Maxim ke Polda Sleman.
Baca Juga:Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC
Sultan menyatakan seluruh aspirasi akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Namun, dia meminta massa memberikan laporan tertulis disertai argumentasi yang jelas.
Sultan mengaku tidak bisa menyampaikan keberatan kepada pemerintah pusat jika tidak memperoleh informasi dan masukan dari pihak yang mengalami persoalan.
"Jangan lisan, ya, tertulis, argumentasinya apa, supaya itu jadi alat kami untuk kami bisa berjejaring dengan pemerintah pusat," kata Sultan.
Sementara itu, mengenai tuntutan penetapan upah buruh sesuai kebutuhan hidup layak, Sultan mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah belum mengetahui keputusan Menteri Ketenagakerjaan terkait kebijakan upah minimum.
Menurutnya, penghitungan kenaikan upah selama ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, serta faktor alfa dengan rentang 0,1 hingga 0,9.
Pembahasan dilakukan melalui Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pengusaha dan serikat buruh. Karena itu, besaran kenaikan upah tidak bisa ditentukan sepihak oleh pemerintah daerah.
Sultan bahkan mengungkapkan pengalaman negosiasi pengupahan tahun sebelumnya. Saat itu, angka alfa yang disepakati sebesar 0,4. Namun, Pemda DIY mengupayakan angka 0,8 setelah bernegosiasi dengan kalangan pengusaha. Meski demikian, Sultan meminta masyarakat menunggu keputusan pemerintah pusat.
