"Apapun kebijakan kesehatan masyarakat yang diterapkan, pasti ada dampak negatif ke ekonomi. Hal paling mudah adalah melakukan pembelajaran dari luar negeri, tentang lockdown dan mass testing," ujarnya.
Gumilang mengatakan diperlukan kesiapan dari pihak pemerintah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat luas jika memang akan dilakukan kebijakan kesehatan masyarakat.
Kebijakan pendukung yang bisa dilakukan pemerintah seperti jaring pengaman sosial, protokol physical distancing yang ketat di fasilitas umum yang masih beroperasi, memastikan logistik pangan dan kesehatan, hingga edukasi publik.
Gumilang bersama-sama dengan ekonom lain bahkan sudah menyusun sebuah survei guna memberikan pertimbangan apakah kebijakan PSBB tetap perlu dilaksanakan atau tidak. Dalam survei yang telah dilakukan pada tanggal 31 Maret 2020 lalu itu menyimpulkan mayoritas ekonom setuju penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karantina kesehatan, atau karantina wilayah perlu diambil untuk menangani pandemi Covid-19.
Dalam survei itu juga menjelaskan jika memang nanti DIY atau wilayah lain bahkan di seluruh Indonesia serentak menerapkan kebijakan karantina wilayah, maka pemerintah dari tingkat paling atas hingga bawa harus sudah siap.
Banyak hal yang perlu disiapkan dan direncanakan secara seksama, mulai dari jaring perlindungan sosial meliputi bantuan langsung tunai, bantuan bahan pangan, subsidi listrik, penyediaan logistik bahan pokok, insentif pajak hingga relaksasi kredit, baik untuk sektor rumah tangga dan sektor bisnis.
"Identifikasi kemampuan DIY untuk menerapkan kebijakan pendukung keputusan kesehatan masyarakat. Besar atau tidak besar ekonomi di sebuah daerah, banyak masyarakat sudah terdampak Covid-19," tegasnya.
Ia menuturkan diskusi publik tentang kesiapan suatu daerah sudah dapat dibilang terlambat. Dalam menghadapi ketidakpastian seperti Covid-19, kebijakan sudah seharusnya dilakukan untuk antisipasi hal yang terburuk dari awal Maret lalu.
Salah satu kunci menghadapi pandemi ini menurut Gumilang adalah belajar dari negara lain yang berhasil dan bagaimana bisa berhasil.
Baca Juga: Video Ceramah Singgung Radikalisme Hilang, UGM Dipertanyakan Warganet
"Kombinasi PSBB dengan mass testing bisa jadi opsi. Pertanyaannya, seberapa besar kapasitas mass testing dan kesiapan kebijakan mitigasi yang terdampak," tandasnya.
Berita Terkait
-
Hidup Tanpa Kepastian, Ribuan Buruh Dukung Pemda DIY Berlakukan PSBB
-
DIY Terbantu PSBB, Jumlah Kendaraan dari Luar Provinsi Turun Drastis
-
Ada Transmisi Lokal di DIY, Kulon Progo Belum Berniat Usulkan PSBB
-
DIY Belum PSBB, Transportasi Darat Hanya Dicek di Perbatasan
-
Muncul Belasan Kasus Transmisi Lokal Covid-19, DIY Layak Lakukan PSBB
Terpopuler
- 4 Shio yang Tinggalkan Masa Sulit Mulai 5 November 2026, Siap Sambut Kebahagiaan
- 9 Sunscreen untuk Wanita Usia 50 Tahun ke Atas agar Kulit Awet Muda
- Viral Pendaki Ditandu Naik Gunung Merbabu, Biaya Capai Rp30 Juta
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Misi Hijau JCWF 2026: Wujudkan Wisata Berkelanjutan Lewat Kolaborasi Lintas Sektor
-
Jelajah Jogja Cultural Wellness Festival 2026: Sensasi Pemulihan Diri Berbalut Kearifan Budaya
-
Tuan Rumah JCWF & Munas DPP PUTRI 2026, Loman Park Hotel Dorong Sinergi Wellness-Pariwisata
-
Perempuan Tak Punya Pilihan Berhenti Haid, Pajak Pembalut 11 Persen Dinilai Nodai Keadilan Gender
-
Kota Jogja Vs Gunungkidul: Jarak Kualitas Hidup Ini Ternyata Masih Jauh!