"Apapun kebijakan kesehatan masyarakat yang diterapkan, pasti ada dampak negatif ke ekonomi. Hal paling mudah adalah melakukan pembelajaran dari luar negeri, tentang lockdown dan mass testing," ujarnya.
Gumilang mengatakan diperlukan kesiapan dari pihak pemerintah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat luas jika memang akan dilakukan kebijakan kesehatan masyarakat.
Kebijakan pendukung yang bisa dilakukan pemerintah seperti jaring pengaman sosial, protokol physical distancing yang ketat di fasilitas umum yang masih beroperasi, memastikan logistik pangan dan kesehatan, hingga edukasi publik.
Gumilang bersama-sama dengan ekonom lain bahkan sudah menyusun sebuah survei guna memberikan pertimbangan apakah kebijakan PSBB tetap perlu dilaksanakan atau tidak. Dalam survei yang telah dilakukan pada tanggal 31 Maret 2020 lalu itu menyimpulkan mayoritas ekonom setuju penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karantina kesehatan, atau karantina wilayah perlu diambil untuk menangani pandemi Covid-19.
Dalam survei itu juga menjelaskan jika memang nanti DIY atau wilayah lain bahkan di seluruh Indonesia serentak menerapkan kebijakan karantina wilayah, maka pemerintah dari tingkat paling atas hingga bawa harus sudah siap.
Banyak hal yang perlu disiapkan dan direncanakan secara seksama, mulai dari jaring perlindungan sosial meliputi bantuan langsung tunai, bantuan bahan pangan, subsidi listrik, penyediaan logistik bahan pokok, insentif pajak hingga relaksasi kredit, baik untuk sektor rumah tangga dan sektor bisnis.
"Identifikasi kemampuan DIY untuk menerapkan kebijakan pendukung keputusan kesehatan masyarakat. Besar atau tidak besar ekonomi di sebuah daerah, banyak masyarakat sudah terdampak Covid-19," tegasnya.
Ia menuturkan diskusi publik tentang kesiapan suatu daerah sudah dapat dibilang terlambat. Dalam menghadapi ketidakpastian seperti Covid-19, kebijakan sudah seharusnya dilakukan untuk antisipasi hal yang terburuk dari awal Maret lalu.
Salah satu kunci menghadapi pandemi ini menurut Gumilang adalah belajar dari negara lain yang berhasil dan bagaimana bisa berhasil.
Baca Juga: Video Ceramah Singgung Radikalisme Hilang, UGM Dipertanyakan Warganet
"Kombinasi PSBB dengan mass testing bisa jadi opsi. Pertanyaannya, seberapa besar kapasitas mass testing dan kesiapan kebijakan mitigasi yang terdampak," tandasnya.
Berita Terkait
-
Hidup Tanpa Kepastian, Ribuan Buruh Dukung Pemda DIY Berlakukan PSBB
-
DIY Terbantu PSBB, Jumlah Kendaraan dari Luar Provinsi Turun Drastis
-
Ada Transmisi Lokal di DIY, Kulon Progo Belum Berniat Usulkan PSBB
-
DIY Belum PSBB, Transportasi Darat Hanya Dicek di Perbatasan
-
Muncul Belasan Kasus Transmisi Lokal Covid-19, DIY Layak Lakukan PSBB
Terpopuler
- Lagi Jadi Omongan, Berapa Penghasilan Edi Sound Si Penemu Sound Horeg?
- 5 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Tampil di Kasta Tertinggi Eropa Musim 2025/2026
- Kisah Pilu Dokter THT Lulusan UI dan Singapura Tinggal di Kolong Jembatan Demak
- Brandon Scheunemann Jadi Pemain Paling Unik di Timnas Indonesia U-23, Masa Depan Timnas Senior
- Orang Aceh Ada di Logo Kota Salem, Gubernur Aceh Kirim Surat ke Amerika Serikat
Pilihan
-
Siapa Ratu Tisha? Didorong Jadi Ketum PSSI Pasca Kegagalan Timnas U-23
-
6 Rekomendasi HP dengan Kamera Canggih untuk Konten Kreator 2025
-
4 Rekomendasi HP Murah Vivo Memori Besar, Harga Terjangkau Sudah Spek Dewa
-
GIIAS 2025 Ramai Pengunjung, Tapi Bosnya Khawatir Ada "Rojali" dan "Rohana"
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Xiaomi dengan Chipset Gahar dan Memori Besar
Terkini
-
PSIM Yogyakarta Resmi Perkenalkan Skuad Super League, Usung Semangat 'Sak Sukmamu Sak Jiwamu'
-
Titah Raja Turun: 400 Makam di Tanah Sultan Ground Dibongkar Demi Tol Jogja-Solo
-
Keluarga Arya Daru Akui Pertimbangkan Opsi Cari Kuasa Hukum
-
Soal Temuan Obat di Tubuh Diplomat Arya Daru, Keluarga Ungkap Hal Ini
-
Keluarga Besar Arya Daru: Kami Percaya Kebenaran akan Terungkap!