"Apapun kebijakan kesehatan masyarakat yang diterapkan, pasti ada dampak negatif ke ekonomi. Hal paling mudah adalah melakukan pembelajaran dari luar negeri, tentang lockdown dan mass testing," ujarnya.
Gumilang mengatakan diperlukan kesiapan dari pihak pemerintah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat luas jika memang akan dilakukan kebijakan kesehatan masyarakat.
Kebijakan pendukung yang bisa dilakukan pemerintah seperti jaring pengaman sosial, protokol physical distancing yang ketat di fasilitas umum yang masih beroperasi, memastikan logistik pangan dan kesehatan, hingga edukasi publik.
Gumilang bersama-sama dengan ekonom lain bahkan sudah menyusun sebuah survei guna memberikan pertimbangan apakah kebijakan PSBB tetap perlu dilaksanakan atau tidak. Dalam survei yang telah dilakukan pada tanggal 31 Maret 2020 lalu itu menyimpulkan mayoritas ekonom setuju penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karantina kesehatan, atau karantina wilayah perlu diambil untuk menangani pandemi Covid-19.
Dalam survei itu juga menjelaskan jika memang nanti DIY atau wilayah lain bahkan di seluruh Indonesia serentak menerapkan kebijakan karantina wilayah, maka pemerintah dari tingkat paling atas hingga bawa harus sudah siap.
Banyak hal yang perlu disiapkan dan direncanakan secara seksama, mulai dari jaring perlindungan sosial meliputi bantuan langsung tunai, bantuan bahan pangan, subsidi listrik, penyediaan logistik bahan pokok, insentif pajak hingga relaksasi kredit, baik untuk sektor rumah tangga dan sektor bisnis.
"Identifikasi kemampuan DIY untuk menerapkan kebijakan pendukung keputusan kesehatan masyarakat. Besar atau tidak besar ekonomi di sebuah daerah, banyak masyarakat sudah terdampak Covid-19," tegasnya.
Ia menuturkan diskusi publik tentang kesiapan suatu daerah sudah dapat dibilang terlambat. Dalam menghadapi ketidakpastian seperti Covid-19, kebijakan sudah seharusnya dilakukan untuk antisipasi hal yang terburuk dari awal Maret lalu.
Salah satu kunci menghadapi pandemi ini menurut Gumilang adalah belajar dari negara lain yang berhasil dan bagaimana bisa berhasil.
Baca Juga: Video Ceramah Singgung Radikalisme Hilang, UGM Dipertanyakan Warganet
"Kombinasi PSBB dengan mass testing bisa jadi opsi. Pertanyaannya, seberapa besar kapasitas mass testing dan kesiapan kebijakan mitigasi yang terdampak," tandasnya.
Berita Terkait
-
Hidup Tanpa Kepastian, Ribuan Buruh Dukung Pemda DIY Berlakukan PSBB
-
DIY Terbantu PSBB, Jumlah Kendaraan dari Luar Provinsi Turun Drastis
-
Ada Transmisi Lokal di DIY, Kulon Progo Belum Berniat Usulkan PSBB
-
DIY Belum PSBB, Transportasi Darat Hanya Dicek di Perbatasan
-
Muncul Belasan Kasus Transmisi Lokal Covid-19, DIY Layak Lakukan PSBB
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Tren Kasus DBD di Kota Yogyakarta Menurun, Pengendalian Tetap Jadi Prioritas
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
MUI DIY Terbitkan Seruan Jelang Ramadan 1447 H, Soroti Potensi Perbedaan Awal Puasa
-
Menjelajahi Kekayaan Rasa Durian Lokal: 7 Varietas Unggulan Asli Indonesia
-
7 Fakta Pembunuhan Eks Sekjen Pordasi di Gumuk Pasir Bantul Yogyakarta, Bisnis Gagal Hutang Menumpuk