Sekolah Rapuh di Tengah Iklim Kian Ekstrem: Hak Anak untuk Selamat Dipertaruhkan

Berdasarkan data dari https://datapendidikan.slemankab.go.id/ tercatat ada sebanyak 1.896 sekolah di Sleman dengan peserta didik 194.498 dan guru 1.779 serta tendik 17.683 orang.

Namun, Makwan mengungkap sekolah yang sudah memiliki verifikasi SPAB hanya sekitar 107 sekolah saja sampai saat ini.

Itu berarti masih ada ribuan sekolah lain yang belum masuk dalam kategori tersebut dan lebih penting, belum mengantongi sistem serta kesadaran yang cukup untuk menilai risiko.

Padahal dalam SPAB, satuan pendidikan diajak untuk bersama-sama untuk lebih tanggap dan siaga dengan kondisi sekitar.

Baca Juga: Terungkap, Banyak SD di Sleman Butuh Perbaikan Mendesak Pasca Insiden Atap Ambrol

Tidak hanya tanggung jawab kepala sekolah tapi juga tentang kemampuan semua warga sekolah termasuk siswa untuk menilai risiko yang mungkin terjadi apabila ancaman itu datang.

Makwan berkaca pada peristiwa kebakaran di SDN Delegan 1, Prambanan, Sleman pada 2022 silam.

Insiden itu menjadi pengalaman berharga. Ditambah pula dengan insiden atap ambrol di SDN Kledokan.

Setiap komponen sekolah harus tahu ketika kayu mulai lapuk, jika kabel listrik mulai membahayakan, jika drainase air buruk, ataupun saat pohon di halaman sudah tumbuh terlalu besar.

"Itu semua guru dan semua anak-anak harus tahu, terus bagaimana menyelamatkan diri. Kita pernah punya pengalaman kebakaran [SDN] di Prambanan. Paling tidak di HP kepala sekolah ada nomor pemadam kebakaran. Bisa minta tolong. Kemampuan menilai risiko, kemampuan melakukan penyelamatan kalau ada kondisi kedaruratan," tegasnya.

Baca Juga: SDN Kledokan: Atap Kelas Ambrol, Siswa Kelas 1-3 Belajar di Rumah, MBG Jalan Terus

Belum lagi berbicara soal potensi bencana alam yang lain, mulai dari angin kencang hingga potensi kekeringan yang menyebabkan krisis air bersih di musim kemarau, maupun banjir ketika hujan deras mengguyur.

"Misalnya berkaitan dengan air. Dia harus punya kemampuan jangan sampai sekolah ini kebanjiran. Jadi harus dipastikan drainasenya. Ada kasus SD saat musim kemarau kekurangan air, minta dropping air, itu ada beberapa di wilayah barat. Ketika hujan sekolah itu melakukan apa? Punya tidak sumur resapan?" ujarnya.

"Aturannya setiap 60 meter persegi itu satu sumur resapan. Kalau 600 meter persegi berarti harus ada 10 sumur resapan dengan kedalaman masing-masing 3 meter. Itu aturan DLH," tambahnya.

Pembicaraan tentang hak anak tentu berkutat pada hak untuk belajar, hak anak untuk sehat ataupun hak anak untuk bermain.

Namun sebelum masuk pada semua itu, ada hak mendasar anak yang perlu dipastikan dulu: hak untuk selamat.

Selamat dan aman di mana pun mereka berada, terutama di lingkungan pendidikan.