Tertunda karena Covid-19, KPU Bantul Kembali Lanjutkan Tahapan Pilkada

Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana | Mutiara Rizka Maulina
Tertunda karena Covid-19, KPU Bantul Kembali Lanjutkan Tahapan Pilkada
Ilustrasi Kantor KPU Bantul. [Antara]

Sebelum diaktifkan kembali, anggota PPK dan PPS Pilkada Bantul sudah mengikuti penilaian kembali.

SuaraJogja.id - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bantul sempat tertunda akibat adanya pandemi corona. Setelah tiga bulan terhenti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul kembali melanjutkan tahapan pemilu sesuai yang tertuang dalam Surat KPU RI nomor 258.

Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho menyampaikan, sesuai dengan maklumat yang tertuang dalam surat tersebut, tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Sedangkan tahapan pemilu kembali dijalankan mulai Senin (15/6/2020).

Selanjutnya Didik menyampaikan, pihaknya turut mengeluarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Bantul Nomor 119. Melalui surat tersebut, tahapan pertama yang akan dilakukan adalah mengaktifkan kembali Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) beserta sekretariatnya.

"Tahapan pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan kembali PPK dan PPS beserta sekretariatnya," ujar Didik, Selasa (16/6/2020).

Dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, KPU Bantul memiliki 85 orang anggota PPK dan 225 anggota PPS. Didik menjelaskan, sebelum diaktifkan kembali, anggota PPK dan PPS tersebut sudah mengikuti penilaian kembali. Selain itu, anggota penyelenggara pemilu tersebut juga diwajibkan memiliki surat keterangan sehat khusus Covid-19.

Didik menjelaskan, kewajiban surat sehat khusus Covid-19 tersebut untuk mencegah terjadinya penularan di kalangan penyelenggara pemilu. Anggota PPK dan PPS akan diperiksa kondisi kesehatannya, termasuk riwayat perjalanan keluar daerah selama sebelum diaktifkan.

Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Bantul Musnif Istiqomah menyampaikan, anggota PPK dan PPS yang baru diaktifkan kembali tersebut akan menjabat selama delapan bulan, terhitung sejak 15 Juni hingga 31 Januari 2021. Ia juga menyebutkan, dalam menjalankan tugasnya, mereka harus menerapkan protokol kesehatan.

"Dalam menjalankan tugasnya PPK dan PPS ini harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat," ujarnya.

Tahapan pertama yang akan dilakukan adalah pemutakhiran data pemilih, diawali dengan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang rencananya akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang.

Musnif menambahkan, ke depannya PPK dan PPS dalam melaksanakan rapat koordinasi maupun sosialisasi diharapkan menerapkan protokol kesehatan berupa jaga jarak, misalnya dengan memanfaatkan teknologi untuk mencegah terjadinya kerumunan.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS