SuaraJogja.id - Menyoroti Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), pengamat politikRocky Gerung mengatakan bahwa semua yang dilegalkan tengah malam bermakna akan adanya rencana kejahatan baru karena tidak ada saksi, matahari, dan dalam keadaan samar-samar. Dari kesamar-samaran itu, kata dia, kemudian ditemukan pasal-pasal bolong.
Ia menyebutkan pula pepatah yang berbunyi, "Bila akal tidur maka monster akan bangun." Rocky menilai bahwa pemerintah mengadopsi pepatah tersebut -- saat media tengah tertidur, mereka membangunkan monster, yakni dengan menandatangi UU Cipta Kerja.
"Kebaikan selalu menganggap malam hari orang tidak akan berbuat kejahatan karena orang tidur semua. Ternyata yang tidak tidur itu kekuasaan, dalam upaya untuk merencanakan kejahatan," tutur Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Bagi Rocky tidak mengejutkan bahwa Jokowi tidak akan membatalkan UU Cipta Kerja. Menurutnya, baik buruh, mahasiswa, dan intelek pasti sudah menduga hal ini. Ia pun mengatakan, yang terjadi adalah, 1.800 lembar kejahatan diselundupkan ke dalam lembar negara.
Baca Juga:Akibat Hujan Deras, Belasan Makam di TPU Minomartani Amblas
Pria kelahiran Manado ini mengatakan, masyarakat harus benar-benar mengerti bahwa UU Cipta Kerja adalah keinginan yang sudah dicanangkan sejak Presiden Jokowi memasuki periode keduanya. Bahkan, Rocky juga menyebut presiden menjadi tawanan dalam kepentingan yang lebih besar.
Mengacu pada terbentuknya UU Cipta Kerja di tengah pandemi, Rocky menilai, ada kemungkinan munculnya UU lain yang makin tidak berpihak kepada rakyat. Sebab, seluruh peralatan pemerintah untuk mengembalikan ekonomi sudah tidak ada.
UU Cipta Kerja telah disahkan pemerintah di tengah situasi pandemi. Rocky mengungkapkan bahwa momentum merebaknya wabah corona justru dimanfaatkan untuk merampok anggaran. Ia pun membuat perumpamaan, pemerintah membiarkan masyarakat meningkatkan imunnya sendiri.
"Seluruh rumus yang dia pakai sudah tidak bekerja. Segala macam kebijakan hilang, maka dia memanfaatkan momentum covid ini untuk merampok anggaran," imbuhnya.
Sementara, lanjut dia, anggaran yang sedianya digunakan untuk meningkatkan imunitas masyarakat, yakni bantuan sosial dan sebagainya, justru diotak-atik dan dipindahkan dalam bentuk proyek relaksasi, insentif, dan berbagai macam lainnya.
Baca Juga:Bus TransJogja Kecelakaan di Sleman, Mobil Partai yang Jadi Lawan Disoroti
Rocky Gerung menyebutkan, Omnibus Law adalah senjata pemerintah untuk merampok masyarakat karena dibentuk terlepas dari audit. Ia melanjutkan, pemerintah tengah menggunakan sisa-sisa kekuasaannya untuk membentuk rezim baru yang juga telah mereka rencanakan di 2024.
"Saya mau sebut aja ini orkestrasi kejahatan dan keadilan, tidak ada cara lain atau cara yang lebih sopan untuk menyebut," tukasnya.
Sayangnya, pemimpin dari orkestra tersebut, menurut Rocky Gerung, tidak memahami not balok, sehingga yang dihasilkan dari orkestra ini adalah sebuah kericuhan yang terjadi dalam tubuh orkestra itu sendiri. Masing-masing anggota bisa melakukan improvisasi sendiri.
Ia mengatakan pula, sejauh ini, masyarakat madani justru makin tidak memiliki kekuatan melawan pemerintah; apa pun yang diinginkan pemerintah dinilai seolah dengan mudah dilakukan. Rocky Gerung menilai, yang mati sebenarnya adalah para senior dari masyarakat madani yang sudah menjabat di istana.
Masyarakat sipil, katanya, tidak lagi diwakili oleh mahasiswa, tetapi justru siswa SMA dan STM. Ia menjelaskan bahwa tugas masyarakat sipil dalam demokrasi adalah melakukan pembangkangan sipil; jika kekuatan oposisi sudah tidak memungkinkan, maka parlemen jalanan adalah jalan yang paling masuk akal.
"Tentu ada jalan lain yang pemerintah sodorkan," imbuhnya.
Jika menemui Mahkamah Konstitusi adalah jalur hukum, Rocky Gerung menilai, maka masyarakat sipil juga bisa menempuh jalur nonpolitik. Ia mengungkapkan, saat ini pameran kesombongan terbagi menjadi dua, yakni ditumpuknya relawan di BUMN dan diselundupkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja ini pada malam hari.
Rencana kejahatan Omnibus Law ini sendiri tidak berjalan dengan lancar bagi Rocky Gerung. Sebab, baru delapan jam sejak diunggah di situs pemerintah, masyarakat sudah berpikir kritis, begitu juga dengan awak media, dan langsung menemukan kejanggalan.
Secara hukum sosiologis, sambung dia, keadaan ini tidak akan mungkin bisa dikembalikan kepada keadaan semula, sehingga masyarakat harus mulai membiasakan hidup dalam kondisi yang tidak biasa. Rocky Gerung juga menilai bahwa posisi Presiden Jokowi sendiri sudah dalam keadaan lemah.
"Bukti bahwa dia lemah, dia tunduk pada tekanan kuasa. Bukti dia lemah, dia tunduk pada tekanan oligarki," ujarnya.
Rocky Gerung menilai, sebagai presiden, tugas Jokowi sudah selesai. Hanya saja, ada satu menteri kecil yang berbicara nyeleneh dan memberi sinyal bahwa kabinet sudah berantakan.
Dirinya menjelaskan bahwa apa yang ia sampaikan bukanlah keinginannya. Ia hanya melakukan prediksi berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada dan bahwa semua perubahan sosial terjadi dengan cara yang sama. Jika legitimasi sudah turun, maka kekuasaan sudah goyah, katanya.
Dengar percakapan lengkap mereka DI SINI.
Turunnya legitimasi, kata Rocky Gerung, tidak hanya dilihat dari oposisi yang memperpendek dan sebagainya. Namun, yang menujukkan justru awak media yang menampilkan legitimasi turun; kepercayaan turun melalui survei. Secara metodologi, menurutnya, masyarakat sudah tiba pada kesimpulan bahwa kekuasaan istana sudah menurun.
"Tidak perlu lagi badai untuk menumbangkan pohon, hanya butuh angin sepoi-sepoi," ujarnya.
Rocky Gerung juga mengakui bahwa dirinya tidak lagi melakukan kritik terhadap Presiden Jokowi lantaran periode kritik itu sudah selesai; hanya tinggal menunggu periode pembusukan.
Ia menilai, tidak akan bisa lagi akar yang sudah membusuk untuk kembali ditegakkan. Menurutnya, bahkan buzzer pun tidak akan lagi mampu membela Presiden Joko Widodo. Tidak akan bisa lagi pohon tumbuh subur karena permasalahannya terletak di akar.
Sejak diunggah pada Selasa (3/11/2020), perbincangan antara Rocky Gerung dan Hersubeno Arief tersebut sudah ditonton lebih dari 74 ribu kali. Ada 2.000 lebih warganet yang menekan tanda suka dan 60 lainnya menekan tanda tidak suka.
