SuaraJogja.id - Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di DIY sudah dilaksanakan selama tiga minggu terakhir. Kebijakan yang dimulai 11 Januari 2021 ini berdampak pada sektor pariwisata di provinsi ini.
Hanya dalam waktu kurang dari sebulan, sudah ada 50 hotel dan restoran di DIY gulung tikar. Kebanyakan merupakan hotel non-bintang dan restoran-restoran kecil yang terpaksa menutup operasionalnya karena terus merugi.
"Per hari ini ada 50 hotel yang tutup, kemarin padahal baru 30 hotel, karena beban mereka sudah berat hari ini. Cash flow sudah habis karena walaupun dapat dana hibah dari Kemenpar, tapi sudah habis untuk menutup biaya gaji bulan kemarin," ujar Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Eryono Pranowo saat dikonfirmasi, Selasa (02/02/2021).
Sedangkan 200 hotel dan restoran lain saat ini terengah-engah untuk bisa bertahan. Hanya 172 hotel dan restoran lain, menurut Deddy yang masih berupaya untuk tetap beroperasi dengan memenuhi protokol kesehatan (prokes).
Baca Juga:Covid-19 Tembus 22 Ribu, DIY Perpanjang Status Tanggap Darurat Kesembilan
Hotel-hotel yang masih buka pun diperkirakan hanya mampu bertahan selama tiga bulan mendatang. Tanpa adanya bantuan dari pemerintah maka dikhawatirkan akan semakin banyak hotel dan restoran yang tutup.
"Solusinya bagaimana kami sudah tidak tahu bagaimana bisa bertahan karena banyak karyawan yang dirumahkan bahkan di-PHK. Maka ada hotel dan restoran yang akhirnya dijual secara online karena tiadk bisa membayar pesangon dan gaji karyawannya," tandasnya.
Deddy menambahkan, PHRI belum mendapatkan laporan dari pengelola hotel dan restoran yang terpaksa menjual usahanya. Namun mereka sudah menyampaikan tidak mampu lagi bertahan dengan kondisi ekonomi saat ini.
Karenanya, PHRI kembali meminta relaksasi dari pemerintah agar hotel dan restoran di DIY bisa kembali menjalankan bisnisnya. Relaksasi yang diminta berupa kemudahan pembayaran listrik, pajak, BPJS dan lainnya agar tetap mampu membuka usahanya ditengah pandemi COVID-19.
"Kita minta ada lagi relaksasi PLN, BPJS, pajak tanah dan kredit lainnya karena argo terus berputar karena tagihan listrik, telepon dan lainnya masih berjalan. Ini yang jadi beban teman-teman karena cashflow kami tidak ada
Baca Juga:PTKM di DIY Tak Efektif, Ditemukan 2.503 Pelanggaran Prokes
Sementara Sekda DIY, Baskara Aji mengakui penerapan PTKM berdampak besar pada sektor ekonomi di DIY. Terutama karena DIY basis ekonominya di bidang pariwisata.
“Kalau pariwisatanya terdampak maka destinassi, travel biro sampai hotel dan restoran pun juga terdampak dan ekonomi jogja jadi terpuruk,” paparnya.
Namun persoalannya pelaksanaan PTKM merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kasus COVID-19 juga semakin tinggi bila tidak ada pembatasan.
Apalagi keputusan PTKM tidak hanya berlaku di DIY namun seluruh Jawa dan Bali. Karenanya bila DIY tidak memberlakukan PTKM-pun, maka tetap terdampak dari daerah lain.
Untuk itu, Pemda berharap semua pihak bersabar hingga PTKM tahap kedua berakhir pada 8 Februari 2021 mendatang. Pemda tenga mengkaji kebijakan tersebut, termasuk kepatuhan warga dalam menerapkan prokes agar mengurangi penularan COVID-19.
“Kalau relaksasi bisa lewat ojk, atau di kabupaten kota. Setahu saya selama ini memberikan relaksasi selama pandemi,” imbuhnya.
