SuaraJogja.id - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY menyebut ada setidaknya dua bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada industri pariwisata, mengingat kondisi industri pariwisata saat ini yang sudah tidak dapat bergerak leluasa lagi.
Ketua Umum DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY Bobby Ardyanto Setya Aji menuturkan bentuk bantuan pertama yang diperlukan ada dari sisi kebijakan itu sendiri, terkhusus kebijakan yang dapat mengurangi beban biaya pengeluaran dari pelaku industri pariwisata.
"Pertama bagaimana kebijakan ini bisa meringankan kita dari sisi fixed costs dan variabel costs. Ini menjadi poin. Karena apa? Logikanya pada saat kami tangan dan kami diikat untuk tidak bisa bergerak sama sekali, kewajiban kami juga seharusnya mengikuti untuk bisa ditangguhkan terlebih dahulu," ujar Bobby kepada awak media, Sabtu (14/8/2021).
Sehingga lanjut Bobby, pemerintah setidaknya bisa menangguhkan sementara kewajiban yang dimiliki oleh para pelaku industri pariwisata. Sebab jika kewajiban pun tetap harus dibayarkan tentu akan memberatkan seluruh pihak di industri.
Baca Juga:Pariwisata Butuh Insentif untuk Bertahan, GIPI DIY: Kita Sama Sekali Tidak Bisa Bergerak
"Pada saat kewajiban kami tetap harus dibayarkan logikanya mau dari mana karena revenue kami sama sekali tidak ada untuk itu. Sehingga kemampuan untuk itu juga tidak ada. Nah ini yang pertama harus dilakukan itu," terangnya.
Lalu yang kedua, menurut Bobby, yang tidak bisa ditinggalkan adalah dari sisi aktivasi kembali industri. Pasalnya kondisi saat ini membuat para pelaku industri pariwisata merasa keberatan terkait dengan modal yang dibutuhkan.
"Temen-temen di industri ini taruhlah ada 1 projek yang bisa dikerjakan, pada saat memodali dulu itu juga berat bagi industri. Karena sudah tidak ada capital untuk itu. Nah inilah poin yang harus dipikirkan bersama, bagaiman reaktivasi industri ini," ungkapnya.
Bobby menyebut bantuan dari pihak perbankan yang ada dinilai akan sangat meringankan beban tersebut. Sebab tanpa dukungan tersebut industri pariwisata akan sulit untuk bangkit kembali.
"Pihak perbankan terutama perbankan-perbankan plat merah bagaimana bisa membantu kita. Karena tanpa supporting dari itu sulit juga untuk mengaktifkan kembali, karena mereka (pelaku industri pariwisata) sudah tidak ada sisi permodalannya," sebutnya.
Baca Juga:Bukit Dermo Akan Jadi Ikon Baru Wisata di Bantul, Ditargetkan Selesai 2023
Namun selain dua bentuk bantuan itu, GIPI DIY akan tetap menerima segala bantuan yang diberikan. Mengingat industri pariwisata sekarang yang sangat-sangat terdampak.
Tidak hanya terkait soal industri pariwisata saja, kata Bobby, bantuan yang ada juga akan dikhususkan lagi kepada para pelaku pariwisata yang terpapar Covid-19.
Berdasarkan data yang ada, setidaknya sekitar 70-80 orang saat ini masih terpapar corona. Namun data itu akan terus dinamis dan selalu diperbarui untuk kaitanya dengan pendistribusian bantuan.
"Setiap hari kita akan update dan kita buka laporannya buat anggota kita, siapapun yang sedang isoman segera memberitahukan ke kita dan akan segera kita berikan bantuan," sambungnya.
Ditanya mengenai anggota GIPI yang telah mendapatkan vaksinasi, Bobby mengungkapkan setidaknya hingga saat ini lebih kurang telah mencapai 65-70 persen. Ia berharap program vaksinasi juga dapat terus berjalan lancar sehingga semua dapat menerima vaksin Covid-19.
"Mudah-mudahan di akhir bulan ini dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan kita juga akan mengadakan vaksin untuk industri, mudah-mudahan ini juga lebih mensupport lagi untuk kurang lebih bisa 90-100 persen nantinya," tandasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Parisiwata DIY, Singgih Raharjo menuturkan pihaknya belum bisa memberikan data secara lengkap terkait dengan jumlah penerima insentif pada tahun ini. Namun sejumlah bantuan sudah sempat diberikan juga oleh Pemda DIY beberapa waktu lalu salah satunya melalui koperasi.
Lebih lanjut disebutkan Singgih, pihaknya masih terus mengupayakan bantuan bagi pelaku pariwisata non koperasi. Baik dari segi bentuk bantuan, besaran dan sebagainya.
"Nah ini yang non koperasi baru kita upayakan ya. Untuk nanti skema seperti apa, besaran seperti apa, tentu yang kami ingin tuju mempersiapkan mereka untuk membuka kembali seperti dulu," ujar Singgih.
Singgih menuturkan dari sisi Kementerian sendiri juga tengah berupaya untuk segera meluncurkan Bantuan Insentif Pemerintah (BIP). Termasuk dengan hibah pariwisata yang juga akan kembali diberikan tahun ini.
Namun, kata Singgih, bantuan yang diberikan kepada para pelaku pariwisata pun tidak hanya sebatas itu. Sejumlah pelatihan turut digenjot agar bisa membekali mereka bertahan di era digital saat ini.
"Ada juga beberapa pelatihan, baik itu yang sifatnya skill, maupun promosi dalam era digital. Karena sekarang ini digitalisasi di wisata sangat mutlak ya. Agar bisa mengefisienkan dari proses itu sendiri," terangnya.
