Dalam pertemuan itu, PMKCM juga menyampaikan tuntutan. Ada delapan tuntutan yang diminta oleh pedagang.
Pertama, kemantren/kecamatan memberi ruang kebebasan yang terukur, warga pinggir Kali Code untuk menentukan nasibnya sendiri dalam hal membangun lingkungan Kali Code selatan. Kedua membangun gotong royong dengan menciptakan kenyamanan bersama baik pihak kelurahan, kampung, RW dan RT dengan warga paguyuban.
Ketiga mencabut surat tanggal 4 Desember 2019 yang dikirim pihak kemantren kepada BBWS-SO untuk menata kios dan lapak di pinggir Kali Code. Keempat, tidak melakukan kegiatan mengenai hal-hal yang terkait penggusuran warung-warung di pinggir Kali Code selatan karena baru status quo.
"Kami juga meminta tidak ada intimidasi baik secara halus atau terang-terangan hingga mengadu domba antara pengurus kampung, RW, RT dengan warga bantaran Kali Code. Termasuk memberi kewenangan sepenuhnya kepada paguyuban dalam pengelolaan kawasan Kali Code," terang Kris.
Baca Juga:Liga 2: Hujan Kartu Kuning di Manahan, Hizbul Wathan FC Dipecundangi PSIM Yogyakarta
Ketujuh, tuntutan pedagang adalah meminta pihak berwenang, meninjau kembali dan merevisi dengan Kelurahan, hasil pemilihan RT 84 dan RW 19.
"Menurut kami, itu jelas melanggar Perwal no 57/2014 tentang tata cara pemilihan dan laporan keuangan, kegiatan, penyediaan barang dan inventaris. Karena pelaksanaan pemilihan batal Demi Hukum. Terakhir masyarakat bisa membangun kawasan Kali Code dengan asas kekeluargaan dan semangat bergotong royong," ujar Kris.
