SuaraJogja.id - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman berharap momentum Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada hari ini Kamis (9/12/2021) bisa terus untuk menjaga harapan dari masyarakat untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.
Masyarakat dinilai harus terus bersuara dan menjadi kontrol terhadap pemerintah serta intitusi-institusi penegak hukum lainnya.
"Saya tidak ingin masyarakat kehilangan harapan. Jika masyarakat terus bersuara menuntut akuntabilitas penyelenggaraan kekuasan menggunakan ruang-ruang aspirasi yang tersedia, melakukan pengawasan terhadap jalannya kekuasaan ya tentu kekuasaan juga akan berjalan dengan diawasi," kata Zaenur kepada awak media.
Zaenur menilai bahwa masyarakat perlu untuk terus mengawasi jalannya kekuasaan. Serta berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca Juga:Momentum Hari Antikorupsi Sedunia, Pukat UGM Minta Presiden Refleksikan Hal Ini
"Masyarakat harus terus berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi karena itu juga dijamin dalam Undang-undang bahkan sudah ada PP-nya. Caranya ya dengan terus bersuara," tegasnya.
Disampaikan Zaenur, selama ini sebenarnya masyarakat juga terus melakukan kontrol terhadap pemerintah dan institusi-institusi penegak hukum walaupun hanya melalui sosial media. Bahkan institusi-institusi penegak hukum itu sedang hangat-hangatnya disorot di sosial media.
Selain salah satu bentuk pengawasan masyarakat itu. Tentu yang paling penting adalah agenda, pemberantasan korupsi itu seharusnya bisa menjadi agenda.
Hal itu dapat terwujud ketika para pemimpin baik itu presiden maupun pemimpin politik lainnya punya komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi.
"Jadi saya berharap masyarakat juga punya tuntutan kedepan dari sekarang dan kedepan, siapapun calon-calon pemimpin itu harus ditagih apa komitmennya dalam pemberantasan korupsi, harus ditanya dari awal. Itu menjadi kunci komitmen dari pemimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi," ujarnya.
Baca Juga:Ma'ruf Amin: Korupsi Seperti Karat Menggerogoti Besi
Terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di masa mendatang, kata Zaenur, untuk saat ini memang kondisinya sudah memprihatinkan. Lembaga antirasuah itu tidak lagi dipercaya oleh masyarakat berdasarkan survei indikator yang ada.
Hal itu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagaimana cara memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK.
"Ya menurut saya kalau pimpinan KPK, saya sudah tidak punya harapan lagi. Saya berharap kepada Dewas (dewan pengawas), Dewas harus menegakkan kode etik secara profesional terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh insan KPK. Jadi saya berharap kepada KPK itu kepada Dewas-nya. Harus menegakkan kode etik, apalagi dugaan pelanggaran yang dilakukan," tegasnya.
Kemudian ditambahkan Zaenur, dari sisi DPR yang dalam hal ini dunia politik masih lekat dengan tindak pidana korupsi. Maka harus ada perubahan di dalam DPR sendiri.
"Dari sisi DPR menurut saya dunia politik itu juga masih lekat dengan korupsi, reformasi partai politik juga tidak terjadi, demokratisasi juga tidak terjadi. Harapan kepada DPR ya berharap tentu agar DPR bisa mengesahkan RUU Perampasan Aset TindakPidana, menurut saya sih itu yang bisa menjadi pengubah permainan, soal yang lain itu urgensinya jauh lebih rendah," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pemimpin orkestra dalam pemberantasan korupsi Indonesia.
"Kami sangat berharap kepada bapak Presiden, karena bapak presiden merupakan pemimpin orkestrasi pemberantasan korupsi," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam pidatonya di peringatan Hakordia di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).
Firli pun memberikan alasan kenapa Jokowi pantas sebagai pemimpin orkestra pemberantasan korupsi di Indonesia. Lantaran, Jokowi dianggap mampu dalam menuntaskan segala persoalan dalam pemberantasan korupsi.
"Karena di tangan bapak presiden lah kami sungguh berharap korupsi bisa kita tuntaskan, korupsi bisa kita lenyapkan, tindakan suap menyuap bisa kita pinggirkan dan tidak ada lagi budaya korupsi," ucap Filri.
