"Kalau menurut saya, yang mengajukan harus dari Dinas Pendidikan selaku pihak yang mau pakai sini. Kalau kami yang urus, kami agak memberatkan. Satu, yang lama saja belum diselesaikan. Untuk luasan yang akan dipakai, kami tidak masalah dengan itu. Tapi ketika tidak dilakukan izin, tidak diurus, kami yang keberatan," kata dia.
Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Sleman Ery Widaryana menyatakan, pihaknya masih menunggu pemberitahuan dari tim proyek jalan tol. Sebab, gedung SD N Banyurejo 1 merupakan aset pemerintah bukan perorangan, sehingga prosesnya memang cukup lama.
"Jika sudah ada pemberitahuan, pembayaran ganti, tahap berikutnya adalah pembangunan sekolah. Setelah dibangun, maka bangunan lama di bongkar. Sebelum ada pemberitahuan dari sana, maka sementara tetep harus seperti itu," kata Ery.
Ditanyai soal izin Gubernur untuk tanah pelungguh yang akan menjadi tempat relokasi gedung baru, menurut dia hal itu bukan ranah kewenangan Dinas Pendidikan. Melainkan, diurus oleh pemerintah Kalurahan bersama BKAD sebagai pemilik aset daerah.
Baca Juga:SDN Banyurejo 4 Tak Sendirian, Ada Delapan SD di Sleman yang Minim Peminat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Jogja-Bawen Mustanir mengatakan, komite SD N Banyurejo 1 sudah mengusulkan tanah pengganti yang rencananya digunakan untuk membangun gedung baru. Tetapi, tanah pengganti itu statusnya adalah tanah desa, yang bilamana dialihfungsikan harus mendapatkan izin Gubernur, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 34/2017 tentang pemanfaatan tanah desa.
"Nah itu yang belum dikomunikasikan, harus segera kami koordinasikan. Jadi kalau misal sudah dikoordinasikan siapa yang kemudian mengajukan izin alih fungsi untuk keperluan itu, ya segera akan kami bangunkan," tambahnya, sekaligus memastikan pihaknya siap membangunkan gedung baru untuk relokasi SD, jika izin alih fungsi tanah pengganti sudah ada.
