Sedangkan dari konstruksi hukum, Kejati DIY hanya bertugas untuk mengembalikan aset negara berupa TKD itu kepada Sri Sultan. Lalu untuk ke depan akan seperti apa tinggal menunggu keputusan Gubernur DIY tersebut.
"Ke depan Sultan mau mengapakan tanah itu ya terserah Sultan apakah dikembalikan ke desa diratakan, atau ada kebijakan terusin dengan beberapa tata tertib yang harus dipenuhi, itu kebijakan Sultan," tandasnya.
Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DIY, Muhammad Anshar Wahyudi mengakui memang belum bisa memberikan banyak solusi. Mengingat kasus di Candibinangun itu belum ditangani hingga saat ini.
"Karena Jogja Eco Wisata belum kami tangani ya kami belum bisa mengatakan apa-apa. Tentu saja kami akan menangani hal yang perlu kita tangani tapi sampai saat ini kami fokus ke sini (TKD Caturtunggal) dulu," ujar Anshar.
Ia menyebut bahwa pihaknya berfokus pada tindak pidana tipikor dalam kasus ini. Sementara untuk warga yang merasa dirugikan memang dimungkinkan untuk melaporkan secara perdata.
"Iya kami dari sisi tipikornya. (Perdata) langsung gugatan ke pengadilan, dimungkinkan, semua dimungkinkan. Kalau itu upaya hukum untuk warga yang merasa dirugikan itu," terangnya.
