SuaraJogja.id - Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman angkat bicara terkait dengan tudingan kantornya yang dijadikan tempat untuk menampung bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Pernyataan itu sebelumnya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Dalam pernyataan sebelumnya, Hasto menuturkan bahwa pihaknya telah menerima laporan soal dugaan keberadaan bansos yang berada di kantor DPD Golkar DIY. Menanggapi hal itu, Gandung menegaskan bahwa pernyataan Sekjen PDIP tersebut tidak berdasar.
"Ngawure banget. Ini tidak main-main, Hasto itu seorang sekjen, jangan bermulut tipis, berotak bebal, waton njeplak, itu termasuk waton njeplak itu," kata Gandung saat ditemui di Kantor DPD Golkar DIY, Senin (5/2/2024).
"Kalau dia itu orang intelektual dia itu tidak waton njeplak telusuri dulu," imbuhnya.
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) DIY Prabowo-Gibran itu menuturkan paket sembako yang berada di Kantor DPD Golkar DIY itu murni merupakan program dari partainya. Tidak ada sama sekali campur tangan pemerintah dalam penyaluran atau pengadaan bansos itu.
Ia menyebut bahwa program bansos itu pun sudah berlangsung beberapa waktu sebelum kampanye. Kini paket sembako itu disiapkan untuk program Tebus Murah atau program sembako murah.
"Enggak [dari pusat], ini murni program kami yang kami biaya sendiri tidak menggunakan dana dari pemerintah. Program sembako tebus murah ini untuk membantu masyarakat dan tahap pertama kami sebarkan di 5 kabupaten kota se DIY sebanyak 100 ribu paket sembako tebus murah dan mendapatkan sambutan antusias dari warga masyarakat," ujar dia.
Sementara itu, Wakil ketua tim hukum advokasi TKD Prabowo-Gibran, Saiful Bahri Belu menilai bahwa pernyataan Hasto itu tidak benar dan cenderung mengarah ke fitnah. Apalagi paket sembako itu juga tidak diberikan cuma-cuma tapi juga tetap dijual hanya dengan harga yang murah.
"Ini merupakan pernyataan keliru dan mengarah fitnah, karena sembako kita bagikan tidak semata-mata gratis tetapi dijual untuk keberlangsungan kampanye kita. Kita jual dengan pasar murah sekali lagi tim hukum menyampaikan apa yang disampaikan pak sekjen [PDIP] keliru," ujar Saiful.
Baca Juga:Respon Desas-desus Golkar Bakal Tinggalkan Koalisi Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto Buka Suara
Selain itu, paket sembako ini didapatkan dari hasil iuran para relawan termasuk partai koalisi. Sehingga tidak ada sama sekali andil pemerintah dalam pembagian sembako.
"Kita jual Rp 3 ribu Rp 2 ribu untuk transportasi para relawan [dijual total Rp 5 ribu], isinya minyak kelapa dan tepung," terang dia.
