Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.100.2.1.3/1575/SJ dengan ketentuan Pasal 71 ayat 2, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati hingga Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggap penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan selesai, kecuali mendapat persetujuan dari Menteri.
Mengacu pada Keputusan KPU Sleman Nomor 266/2024 tentang pedoman teknis tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman, disebutkan bahwa penetapan paslon dilakukan pada 22 September 2024. Maka dari itu pada 22 Maret dilarang melakukan penataan pejabat tanpa adanya rekomendasi dari Kemendagri.
"Intinya 22 Maret itu tidak boleh melakukan penataan pejabat," kata Ichsan.
Bawaslu, lanjut Ichsan harus mengingatkan untuk memberi saran perbaikan ke Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo.
Baca Juga:Mantan Rektor UNY Sutrisno Wibawa Ikut Penjaringan Cabup PKB Gunungkidul
"Harus dibatalkan karena tidak ada rekomendasi dari Kemendagri. Setelah itu bisa diproses dengan mengajukan rekomendasi ke Kemendagri, setelah keluar [surat rekomendasi] baru bisa dilantik lagi," terang dia.
Seperti diketahui, terdapat 39 pejabat yang dilantik Bupati Sleman pada 22 Maret 2024 lalu. Pejabat yang disumpah terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama, Adminstrator dan pengawas.
Sebut saja Kepala Dinas Pertaniain Pangan dan Perikanan Suparmono ditunjuk untuk menduduki jabatan baru yaitu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya Kepala Diskominfo, Eka Suryo Prihantoro menempati jabatan baru sebagai Asisten Administrasi Umum.
Selain itu Kepala DPUPKP, Taupiq Wahyudi ditunjuk menjadi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
Baca Juga:Bawaslu Sleman Penuhi 30 Persen Kuota Perempuan Panwaslu Kecamatan
