Sejalan dengan Aswa Cita
Haedar pun berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran dapat mewujudkan kemajuan Indonesia sejalan Asta Cita. Yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) serta memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Kedua pemimpin bangsa itu diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Selain itu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Prabowo-Gibran juga diminta melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Baca Juga:Abdul Mu'ti Diminta Prabowo Jadi Mendikdasmen, Begini Respon Muhammadiyah
Di bidang hukum, Prabowo-Gibran diharapkan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Terakhir, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.
"Diharapkan ada peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," tandasnya.
Haedar menilai perhatian Presiden Prabowo atas prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia juga perlu terus dijaga. Bahkan menjadi komitmen politik yang berkesinambungan dalam memimpin Indonesia Raya.
Sikap menghargai kepada pihak mana pun untuk tidak mengganggu Indonesia, sebagaimana Indonesia tidak akan menggangu pihak luar juga perlu dijaga. Hal itu merupakan wawasan sekaligus sikap kesatria berjiwa prajurit pejuang dari para pemimpin dalam menjaga NKRI yang bersatu dan berdaulat.
Prabowo-Gibran juga diharapkan dapat melakukan pengelolaan sumberdaya alam, investasi, dan kerjasama dengan pihak luar yang tetap bertumpu di atas prinsip Indonesia berdaulat. Seluruh penjuru tanah air dan rakyat Indonesia benar-benar harus dilindungi dari segala bentuk intervensi dan praktik neokolonialisme yang merugikan masa depan Indonesia.
Baca Juga:Air dan Konektivitas Kunci Kemakmuran, Pesan Penting Menteri Basuki untuk Pemerintahan Baru
Keduanya harus mampu menjaga dan mengkonsolidasikan demokrasi substantif agar benar-benar menjadi agenda penting dalam penegakkan sistem politik Indonesia. Dengan demikian terdapat ruang yang semakin terbuka dalam mengekspresikan pandangan-pandangan kritis yang bertanggungjawab demi menjaga “checks and balances” dalam kehidupan bernegara. Menjaga demokrasi dari kriminalisasi politik atas pemikiran-pemikiran yang berbeda di ruang publik.
