SuaraJogja.id - Isu pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat, kembali menjadi sorotan setelah pemerintah resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah yang dijuluki "Surga Terakhir di Bumi" tersebut.
Di tengah ramai perdebatan publik, Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, tampil sebagai sosok yang konsisten menolak aktivitas tambang di kawasan konservasi itu.
Melalui serangkaian unggahan di media sosial, Susi secara terbuka menyuarakan keberatannya terhadap kegiatan pertambangan di Raja Ampat.
Ia menilai, operasi tambang tersebut mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem laut yang penting bagi generasi mendatang.
Baca Juga:Tambang Nikel Raja Ampat jadi Sorotan: DPR Tegur Menteri, Ada Apa?
"Saya yakin kepemimpinan Presiden @prabowo. Siapapun Presiden yang dulu memberikan izin, saya percaya beliau tetap akan menghentikan penambangan ini karena sudah jelas berbahaya bagi kelangsungan ekosistem Raja Ampat yang merupakan warisan dunia untuk anak cucu kita," tulis Susi, Rabu (11/6/2025).
Keputusan pemerintah mencabut izin empat perusahaan, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pertama, dan PT Nurham, sempat dianggap sebagai langkah progresif.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menyebutkan bahwa keempat izin tersebut diterbitkan antara tahun 2004 hingga 2006, saat kewenangan penerbitan izin masih berada di tangan pemerintah daerah.
Namun, fakta bahwa PT GAG Nikel masih beroperasi memicu reaksi keras dari masyarakat.
Perusahaan ini diketahui mengantongi kontrak karya sejak 1998 dan sudah melakukan eksplorasi sejak era Orde Baru, tepatnya tahun 1972.
Baca Juga:Raja Ampat Darurat Tambang? KLHK Investigasi 4 Perusahaan, Kolam Jebol Hingga Izin Bodong
Meski demikian, Susi tetap optimis dan berharap Presiden Prabowo Subianto berani mengambil tindakan tegas dengan menghentikan seluruh aktivitas tambang di Raja Ampat, termasuk PT GAG Nikel yang masih beroperasi.
Optimisme Susi terhadap kepemimpinan Prabowo terlihat dari sejumlah responsnya kepada netizen yang mulai mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tambang di Raja Ampat.
Netizen Dorong Pemerintah Cabut Seluruh Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Seorang netizen dengan akun @harr**** menulis, "Ibu, kabarnya dari lima IUP yang ada, hanya satu yang masih berjalan. Jadi, justru yang dibiarkan beroperasi adalah yang merusak lingkungan? Kalau benar begitu, kasihan Pak Prabowo. Bisa-bisa beliau diseret oleh para pembantunya agar berperilaku seperti Mulyono, padahal jelas bukan seperti itu wataknya."
Susi pun memberikan jawaban singkat namun penuh makna, "Setuju, kita harus terus suarakan agar ini terwujud."
Komentar lainnya menuding pencabutan izin empat perusahaan sebagai langkah pencitraan semata.
