SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo, aktif mengedukasi generasi muda, khususnya Gen-Z, mengenai pentingnya menjaga integritas dalam Pemilu.
Upaya ini dilakukan melalui pengenalan nilai-nilai demokrasi yang benar selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sejumlah sekolah di Kulon Progo pada tahun ini.
Ketua Bawaslu Kulon Progo, Marwanto, menyampaikan bahwa generasi pelajar saat ini merupakan generasi emas yang akan menjadi penentu arah demokrasi Indonesia dalam 10 hingga 20 tahun mendatang.
Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk memahami dan menghayati nilai-nilai demokrasi sejak dini.
Baca Juga:Bukan Makhluk Halus Ternyata Anjing Liar, Warga Donomulyo Panik Diteror Suara Krincing Tengah Malam
Dalam kegiatan MPLS tersebut, Bawaslu Kulon Progo menyampaikan materi yang menekankan pentingnya menjadi pemilih berintegritas.
Menurut Marwanto, pemilih ideal bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas.
"Kalau hanya cerdas tanpa integritas, bisa jadi justru pragmatis. Misalnya, datang ke Tempat Pemungutan Suara [TPS] hanya karena mendapat imbalan berupa uang. Ini cerdas secara logika, tapi merusak nilai demokrasi," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemilih berintegritas adalah mereka yang memiliki keselarasan antara keyakinan, ucapan, dan tindakan saat memberikan suara.
Jika seseorang menyadari bahwa politik uang adalah bentuk pelanggaran dan sumber kerusakan demokrasi, maka ia tidak akan melakukannya.
Baca Juga:Pemisahan Pemilu Nasional & Lokal: Strategi Jitu Berantas Politik Uang atau Sekadar Tambal Sulam?
Marwanto menegaskan bahwa keberadaan pemilih yang berintegritas sangat menentukan terciptanya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).
Pemilu yang bersih bukan hanya minim pelanggaran, tetapi yang terpenting adalah bebas dari praktik politik uang.
"Praktik politik uang sangat merusak demokrasi. Jika kita bisa menyelenggarakan Pemilu yang bersih, demokrasi akan berjalan sehat, dan negara menjadi kuat," ujarnya.
Sebaliknya, jika Pemilu dikotori oleh praktik politik uang, dampaknya adalah tingginya biaya politik yang mendorong munculnya korupsi.
Para wakil rakyat dan pemimpin terpilih lebih fokus mengembalikan modal kampanye daripada memperjuangkan kepentingan rakyat.
