- Warga protes adanya pemangkasan subsidi operasional Trans Jogja
- DPRD DIY mengingatkan agar BUMD ini bisa mandiri dengan membiayai mereka sendiri
- Pemangkasan mencapai Rp6,8 miliar
SuaraJogja.id - Rencana pemangkasan subsidi operasional Trans Jogja pada tahun anggaran 2026 mencuat dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 di DPRD DIY.
Dari semula sebesar Rp 87 miliar, subsidi direncanakan berkurang Rp6,8 miliar sehingga menjadi Rp 81 miliar.
Pemangkasan ini banyak mendapatkan protes dari masyarakat. Bahkan di media sosial (medsos), viral selebaran protes pemangkasan subsidi Trans Jogja yang ditempel di halte di SMKN 5 Yogyakarta.
Anggota Komisi C DPRD DIY, Lilik Syaiful Ahmad saat dikonfirmasi, mengungkapkan pemangkasan subsidi Trans Jogja bukan tanpa alasan. Subsidi sudah berlangsung lama dan nilainya cukup besar.
Baca Juga:Dana Keistimewaan DIY Dipangkas Setengah: Nasib Event Budaya Sleman di Ujung Tanduk
"Bahkan hampir mencapai Rp1 triliun dalam belasan tahun terakhir," ujarnya, Rabu (27/8/2025).
Menurut Lilik, mestinya BUMD itu juga punya kemandirian membiayai dirinya.
Sebab tak hanya BUMD yang membutuhkan anggaran, namun program lain seperti perbaikan jalan bagi warga juga memerlukan perhatian.
Apalagi di DIY memiliki jalan propinsi hingga lebih dari 674,5 kilometer. Dari jumlah itu, sekitar 30 persennya mengalami kerusakan.
Alasan pengurangan subsidi karena keterbatasan anggaran daerah.
Baca Juga:Trans Jogja Tabrak Pejalan Kaki Hingga Tewas: Polisi Buru Bukti CCTV, Ada Kelalaian?
Ada sejumlah kebutuhan mendesak seperti rehabilitasi jalan provinsi dan penerangan jalan umum (PJU) yang harus diprioritaskan.
"Jangan sampai Trans Jogja bagus, tapi jalannya rusak. Itu juga harus dihitung," tandasnya.
Karena itu, lanjut Lilik, alokasi subsidi Trans Jogja perlu ditinjau ulang.
Hal itu penting agar penggunaan anggaran lebih berimbang dengan kebutuhan infrastruktur lain.
"Jalan-jalan kita ini banyak yang rusak. Jadi tidak ada pemotongan pelayanan, dan tidak ada pengurangan karyawan. Itu tidak menjadi pilihan kita," ungkapnya.
Meski berencana memangkas subsidi Trans Jogja, Lilik mengklaim DPRD DIY tetap memperjuangkan pelayanan publik tanpa mengorbankan tenaga kerja.
