- Pemkot Jogja akan membangun website baru untuk integrasi data
- Hal itu dilakukan untuk mewujudkan kota cerdas
- Nantinya RT dan RW dilibatkan untuk pendataan di sektor mikro-nya
SuaraJogja.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyoroti pentingnya integrasi data dalam mewujudkan kota cerdas.
Salah satu yang dilakukan yakni pembangunan satu website.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan pentingnya pembangunan sistem satu website terpadu.
Hal itu dapat digunakan untuk menyatukan data pemerintah pusat hingga daerah.
Baca Juga:UMKM DIY Go Digital, Gojek Jadi Jurus Jitu Dongkrak Penjualan
Menurutnya, langkah ini mendesak untuk dilakukan. Pasalnya selama ini ego sektoral antar instansi masih menjadi penghambat integrasi data tersebut.
"Saya berharap sebetulnya dari Kementerian Komunikasi dan Digital ini sebagai satu yang sangat bisa menjembatani ketika kita ingin membuat one and single website seperti yang kita cita-citakan bersama," kata Hasto, saat ditemui usai acara Inovasi Kota Cerdas: Mewujudkan Kedaulatan, Ketahanan, dan Keberlanjutan Menuju Indonesia Emas, Rabu (27/8/2025).
Hasto menjelaskan, satu website nasional itu nantinya akan berfungsi sebagai wadah yang mengintegrasikan data makro dan mikro.
Data makro biasanya dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan skala persentase.
Sedangkan data mikro dihimpun oleh unit-unit kerja pemerintah daerah hingga tingkat RT dan RW.
Baca Juga:Bukan Cuma Bersih, Sungai di Yogyakarta Akan Disulap Jadi Tempat Wisata dan Penghasilan Warga
"Single website itu penting. Hari ini ada data sektoral, ada data umum. Data sektoral itu lahir dari unit-unit kerja. Data umum itu data yang dari BPS biasanya itu data makro," ucapnya.
Menurut Hasto, perbedaan data makro dan mikro sering memicu perdebatan.
Tanpa melalui mekanisme verifikasi dan validasi yang kuat, perbedaan itu berpotensi memicu kebingungan publik.
"Menurut saya perlu dijembatani kalau enggak ya kelahi terus data makro dan mikro," jelasnya.
Hasto menekankan, penyatuan data akan berdampak besar terhadap efektivitas pelayanan publik.
Dengan integrasi digital, masyarakat bisa mengakses layanan lintas instansi tanpa harus berpindah-pindah tempat.
