Arie menambahkan, sebagai langkah konkret, UGM memutuskan perkuliahan daring hingga 4 September 2025. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir risiko.
UGM juga membuka Crisis Center sejak Sabtu (30/8/2025) siang.
Pusat krisis ini ditujukan untuk memantau situasi, menerima laporan bila ada mahasiswa terdampak, serta menjadi sarana koordinasi antar-kampus.
"Toh kita bisa memanfaatkan teknologi. Dosen tetap di kampus, tapi perkuliahan daring agar mengurangi risiko. Kami berharap tetap damai, tetapi tidak boleh abai. Karena itu UGM membuka crisis center. Kampus lain juga sepakat saling menopang," jelasnya.
Baca Juga:Tragis! Mahasiswa Amikom Meninggal Usai Ikut Aksi Unjuk Rasa, Kampus Berharap Penjelasan Polda DIY
Sementara Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid menyatakan, pemerintah harus hadir mengusut dalang yang memanfaatkan gerakan mahasiswa.
Hal ini penting agar aparat tidak hanya mengamankan mahasiswa di jalanan.
"Kalau ada provokator yang menyusup dan memicu kekacauan, itu harus diusut tuntas oleh pemerintah. Jangan sampai mahasiswa menjadi korban politik praktis atau agenda tersembunyi kelompok tertentu," paparnya.
Fathul menambahkan, Negara tidak boleh membiarkan kekerasan menjadi pola. Aparat harus tegas menindak provokator.
"Jangan sampai mahasiswa yang menanggung akibatnya," ujarnya.
Baca Juga:Arahan Sultan Pasca Ricuh: Kurangi Seremoni, Pejabat Utamakan Empati, Jaga Daerah dari Instabilitas
Koordinasi antaruniversitas pun menjadi penting agar mahasiswa tidak menghadapi risiko sendirian.
Termasuk mengantisipasi bila terjadi tindakan anarkis di lapangan.
"Kampus-kampus di Jogja sepakat saling melindungi, tidak bekerja sendiri-sendiri. Itu semangat yang kita rawat," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
