- Keracunan massal siswa setelah menyantap menu MBG masih jadi sorotan
- Kasus yang harusnya tak terjadi justru diduga karena kelalaian penyedia makanan
- Pemda DIY juga menekankan setiap SPPG di DIY harus mengantongi sertifikasi SLHS
Melalui pelatihan tersebut, para pengelola diharapkan memahami prinsip sanitasi dasar, alur rantai dingin, serta standar penyimpanan bahan makanan.
"Dari sisi percepatan pemenuhan SLHS bagi SPPG yang belum, ya cukup banyak juga yang perlu didampingi," tandasnya.
Made menambahkan, koordinasi juga dilakukan dengan lima koordinator SPPG dari masing-masing kabupaten dan kota.
Dalam rapat terakhir, Pemda DIY meminta agar setiap koordinator segera menyusun target penyelesaian sertifikasi disertai jadwal progres mingguan.
Baca Juga:Hentikan Pemburu Rente, Guru Besar UGM Nilai Program MBG Lebih Aman Jika Dijalankan Kantin Sekolah
Penetapan target tersebut tidak hanya soal pemenuhan administrasi, melainkan bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat.
Standar higienitas yang ketat di dapur publik akan memperkecil potensi terjadinya keracunan massal akibat kelalaian dalam pengolahan makanan.
"Saya minta target, dalam artian dari sekian SPPG, berapa yang mau diselesaikan dan sampai kapan. Tujuannya agar seluruh SPPG segera mempunyai SLHS," ujarnya.
Dengan langkah percepatan ini, Pemda DIY berharap seluruh dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis di wilayahnya dapat mencapai sertifikasi laik higiene dan sanitasi sebelum akhir tahun.
Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk menjamin mutu gizi, tetapi juga mencegah risiko kesehatan akibat makanan yang tidak aman.
Baca Juga:Harus Sediakan 1.000 Ton per Hari, Pengolahan Sampah jadi Energi Listrik di Jogja masih Dilematis
Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan pengelola dapur SPPG, Pemda DIY menargetkan penurunan signifikan risiko keracunan makanan pada layanan publik.
Sertifikasi SLHS diharapkan menjadi pagar pengaman bagi upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.
"Pemenuhan SLHS bukan sekadar formalitas, tapi bentuk tanggung jawab kita semua untuk memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat, terutama anak-anak, benar-benar sehat, aman, dan bergizi," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
