- Pembaruan Data UMKM di Kota Jogja diperbaharui
- 90 pendata diturunkan untuk mengumpulkan pengusaha UMKM
- Data real dari Pemkot ada sedikitnya 6.835 UMKM dari 16.400 usaha yang terdaftar di OSS
SuaraJogja.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali melakukan pembaruan data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Hal ini dilakukan sebab data yang ada selama ini dianggap belum sinkron antarinstansi sehingga sulit dijadikan acuan untuk kebijakan pendampingan.
Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto Raharjo, mengatakan pihaknya telah menyiapkan 90 enumerator atau petugas pendata yang akan turun langsung ke lapangan.
Para petugas itu sudah mulai diturunkan pada 23 Oktober kemarin dan akan berlangsung hingga 2 Desember 2025 mendatang.
Baca Juga:Yogyakarta Berhasil Tekan Stunting Drastis, Rahasianya Ada di Pencegahan Dini
"Data yang sudah ada dipetakan kambali. Mengupdate [memperbarui] sekaligus mendata, seperti sensus," kata Tri Karyadi dikutip, Senin (27/10/2025).
Adapun jumlah UMKM di Kota Yogyakarta berdasarkan data Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) tercatat sekitar 16.400.
Sementara data versi Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta yang diperbarui hanya ada 6.835 UMKM di Kota Yogyakarta.
Data tersebut yang menjadi acuan dalam pembaruan data UMKM di tahun ini.
Pendataan UMKM di Kota Yogyakarta ini diperlukan mengingat terakhir dilakukan pada 2022 silam.
Baca Juga:Jejak Licin Komplotan Maling Sekolah di Sleman Berakhir, 3 Bulan Gasak 31 Proyektor
"Dasarnya dari data-data UMKM yang sudah ada dicocokan. Ini benar-benar ada di Yogya atau tidak, karena UMKM itu dinamis sekali. Bisa berubah usahanya dan sebagainya," terangnya.
Pendataan dilakukan di seluruh kelurahan, masing-masing dengan dua enumerator.
Para petugas akan mencatat identitas pemilik usaha, jenis usaha, hingga modal.
Selain itu pihaknya bakal menyiapkan aplikasi digital untuk membantu pencatatan. Sehingga data baru bisa langsung diintegrasikan ke sistem.
Tri menegaskan agar pelaku UMKM bersikap terbuka terhadap petugas.
"Jawab apa adanya. Permasalahanya disampaikan. Kalau ada omzet terus terang. Itu sebagai indikator keberhasilan," ujarnya.
